finnews.id – Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla (JK) menegaskan bahwa bantuan kemanusiaan dari luar negeri sebaiknya diterima, selama ditujukan untuk kepentingan kemanusiaan dan dikoordinasikan secara baik oleh pemerintah.
Pernyataan tersebut disampaikan JK saat meninjau langsung lokasi bencana dan pengungsian di Desa Palu Raya dan Bungkah, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh.
“Kita melihat kondisi di lapangan, banyak rumah yang hancur, tapi ada juga yang masih bisa ditempati. Yang rusak total tentu perlu diganti, sementara yang masih layak bisa dibersihkan. Itu solusi paling realistis,” ujar JK dalam pernyataan tertulis yang disampaikan di Jakarta, Jumat (19/12/2025).
Menanggapi keluhan warga yang menyebut penanganan bencana belum maksimal meski sudah hampir 20 hari berlalu, JK menilai penerimaan bantuan asing sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dalam menangani dampak bencana.
“Kalau pemerintah sanggup menangani sendiri, tentu tidak perlu meminta bantuan. Tapi kalau bebannya terlalu besar, ya boleh menerima. Apalagi jika masyarakat internasional ingin membantu, itu justru baik sebagai wujud kemanusiaan,” kata Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 itu.
JK menegaskan bahwa prinsip kemanusiaan tidak mengenal batas wilayah maupun negara.
“Kalau bicara kemanusiaan, tidak ada batas wilayah,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, JK juga menjelaskan peran Palang Merah Indonesia (PMI) dalam penanganan bencana. Ia menegaskan PMI tidak memiliki kewenangan membangun rumah warga, melainkan fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar dan bantuan darurat.
“Pembangunan rumah itu menjadi tanggung jawab pemerintah. PMI membantu logistik seperti makanan, kompor gas, layanan kesehatan, air bersih, dan kebutuhan dasar lainnya,” jelas JK.
Ajak Semua Pihak Bergotong Royong
JK mengajak seluruh elemen, mulai dari pemerintah, lembaga kemanusiaan, hingga masyarakat, untuk bekerja bersama dalam penanganan bencana agar solusi bisa segera diwujudkan.
“Pemerintah bekerja, PMI bekerja, masyarakat juga bekerja. Semua harus bersama-sama supaya penanganan bencana bisa berjalan efektif,” ujarnya.
Kunjungan JK ke Aceh tersebut dilakukan untuk memastikan proses penanganan bencana berjalan dengan baik sekaligus mendengar langsung aspirasi dan keluhan masyarakat terdampak di wilayah Provinsi Aceh.
