MELEDAK! Subsidi Energi Tembus Rp118,7 Triliun di Awal 2026, Melonjak 266 Persen

finnews.id – Angka subsidi dan kompensasi energi Indonesia benar-benar “meledak” di awal 2026. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan, hingga 31 Maret 2026, total anggaran yang digelontorkan telah mencapai Rp118,7 triliun. Angka ini melonjak tajam 266,5% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Dari total tersebut, subsidi tercatat sebesar Rp52,2 triliun, sementara kompensasi menyentuh Rp66,5 triliun. Lonjakan drastis ini langsung menjadi sorotan, mengingat besarnya tekanan terhadap APBN.

Dalam laporan resmi APBN KiTa yang dirilis Senin (4/5/2026), Kemenkeu mengungkap sejumlah faktor utama di balik kenaikan fantastis ini. Mulai dari fluktuasi harga minyak mentah dunia (ICP), pelemahan nilai tukar rupiah, hingga melonjaknya konsumsi energi masyarakat seperti BBM, LPG, dan listrik.

“Realisasi subsidi dan kompensasi dipengaruhi oleh fluktuasi ICP, depresiasi nilai tukar rupiah, serta peningkatan volume BBM, LPG, dan listrik,” tulis Kemenkeu.

Tak hanya itu, gejolak geopolitik global juga ikut memperparah situasi. Harga minyak dunia yang volatil dinilai berpotensi terus mendorong naiknya beban subsidi energi. Meski demikian, pemerintah menegaskan Indonesia sudah “terlatih” menghadapi kondisi serupa, termasuk saat krisis energi akibat konflik Rusia-Ukraina pada 2022.

Konsumsi Energi Melonjak

Lonjakan anggaran ini sejalan dengan meningkatnya konsumsi energi nasional. Untuk BBM subsidi, realisasinya mencapai 3,17 juta kiloliter—naik 9,2% dibandingkan tahun lalu yang sebesar 2,90 juta kiloliter.

Sementara itu, LPG 3 kg juga mengalami kenaikan signifikan menjadi 1.419 juta kilogram, tumbuh 7,5% dari periode yang sama di 2025. Di sektor listrik, jumlah pelanggan bersubsidi ikut meningkat dari 41,9 juta menjadi 42,9 juta pelanggan, atau naik sekitar 2,4%.

Lonjakan subsidi ini menjadi sinyal penting bagi keberlanjutan fiskal Indonesia. Di satu sisi, pemerintah berupaya menjaga daya beli masyarakat dengan menahan harga energi. Namun di sisi lain, tekanan terhadap anggaran negara semakin besar.

Pertanyaannya sekarang: sampai kapan APBN mampu menahan “ledakan” subsidi ini? Dan apakah strategi energi Indonesia perlu dirombak total?

Satu hal yang pasti—tahun 2026 baru berjalan tiga bulan, tapi tekanannya sudah terasa begitu dalam.