Purbaya Bongkar 4 Modus Licik Eksportir Hindari Bea Keluar! Negara Rugi Ratusan Miliar

Finnews.id – Upaya pemerintah memerangi praktik curang dalam proses ekspor kembali menjadi sorotan. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memaparkan empat pola penghindaran bea keluar yang marak dilakukan eksportir demi menghindari kewajiban pungutan negara.

Praktik tersebut dinilai berpotensi besar menimbulkan kebocoran pendapatan negara jika tidak ditindak secara serius.

“Pengawasan ketat menjadi kunci menjaga integritas ekspor komoditas bea keluar,” tegas Purbaya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta.

Empat Modus yang Sering Dipakai Eksportir

Menurut paparan Menkeu, beberapa cara yang kerap digunakan antara lain:

1. Kesalahan administratif dalam laporan jumlah/jenis barang dan tarif
2. Modus antarpulau, menyamarkan ekspor seolah barang untuk dalam negeri
3. Pencampuran barang ilegal dengan barang legal agar lolos kontrol
4. Penyelundupan langsung tanpa dokumen dan tanpa proses resmi

Keempat teknik ini disebut menjadi penyebab kerugian negara yang tidak kecil karena pengusaha dapat menghindari pungutan bea keluar atas komoditas ekspor.

Untuk menekan celah pelanggaran, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) menerapkan pengawasan pada tiga fase utama:

1. Pre-Clearance

• Memperkuat intelijen kepabeanan
• Memetakan titik rawan ekspor ilegal
• Sinkronisasi data lintas kementerian
• Pemantauan anomali transaksi perdagangan

2. Clearance

• Pemeriksaan berkas ekspor secara detail
• Pemanfaatan Gamma Ray & X-Ray
• Patroli laut memantau pergerakan fisik barang

3. Post-Clearance

• Audit bersama Ditjen Pajak dan Kemendag
• Menelusuri pelanggaran administratif dan nilai barang

Pendekatan lintas lembaga ini diyakini mempersempit ruang gerak penyelundupan komoditas bernilai ekspor.

Penerimaan Bea Keluar Melonjak

Purbaya mengungkapkan, pengawasan yang semakin ketat menunjukkan hasil nyata bagi penerimaan negara.

Total kontribusi penerimaan dari pengawasan bea keluar:

• 2023: Rp191,5 miliar
• 2024: Rp477,9 miliar
• 2025 (hingga November): Rp496,7 miliar

Sebagian besar pemasukan tersebut bersumber dari nota pembetulan sebagai dampak meningkatnya kepatuhan dan audit.