finnews.id – Industri perhotelan nasional tengah menghadapi tekanan serius. Indonesian Hotel General Manager Association (IHGMA) meminta pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan efisiensi anggaran yang dinilai berdampak langsung pada penurunan okupansi hotel di seluruh Indonesia.
Dalam konferensi pers di Lombok Barat, Ketua Organizing Committee Rakernas IHGMA, Fahrurrazi, menegaskan pentingnya dukungan kebijakan pemerintah terhadap sektor perhotelan. Ia menyebut, efisiensi belanja pemerintah selama setahun terakhir telah menyebabkan penurunan bisnis hotel secara signifikan, yakni sekitar 27 hingga 30 persen secara nasional.
Selama ini, industri perhotelan masih sangat bergantung pada aktivitas pemerintah, seperti rapat dinas, pertemuan, hingga kegiatan resmi lainnya. Ketika anggaran untuk kegiatan tersebut dikurangi, permintaan kamar hotel pun ikut merosot.
Meski begitu, pelaku industri tidak tinggal diam. Berbagai strategi adaptif terus dilakukan untuk menjaga kelangsungan usaha, mulai dari efisiensi biaya operasional hingga inovasi layanan.
“Industri perhotelan selalu dinamis. Kami terus berupaya menekan biaya dan melakukan berbagai penyesuaian agar tetap bertahan,” ujar Fahrurrazi.
Di sisi lain, sektor perhotelan juga memiliki kontribusi besar terhadap pendapatan negara dan daerah melalui pajak hotel. Bahkan, pajak hotel menjadi salah satu penyumbang terbesar Pendapatan Asli Daerah (PAD), berada di posisi kedua hingga ketiga di berbagai wilayah.
IHGMA pun kembali menegaskan harapannya agar pemerintah mempertimbangkan ulang kebijakan efisiensi tersebut demi menjaga stabilitas industri.
Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa tingkat hunian kamar hotel berbintang pada Februari 2026 berada di angka 44,89 persen, turun dari 47,53 persen pada Januari 2026.
Sementara itu, rata-rata lama menginap tamu juga tergolong singkat, yakni hanya sekitar 1,6 hari. Hal ini berdampak pada rendahnya perputaran ekonomi di sektor perhotelan.
Ketua Umum IHGMA, I Gede Arya Pering Arimbawa, menambahkan bahwa faktor global juga turut memengaruhi kondisi ini.
Ketegangan geopolitik di Timur Tengah, termasuk gangguan penerbangan internasional, ikut menekan jumlah wisatawan mancanegara.
Menurutnya, Bali menjadi daerah yang paling terdampak karena memiliki ketergantungan tinggi pada pasar internasional.
Dengan berbagai tantangan tersebut, IHGMA berharap adanya kebijakan yang lebih seimbang agar industri perhotelan tetap mampu bertahan dan berkontribusi bagi perekonomian nasionall.
