Home Ekonomi Kementerian PU Kaji Potensi Land Development untuk Biayai Proyek Tol Tanpa APBN
Ekonomi

Kementerian PU Kaji Potensi Land Development untuk Biayai Proyek Tol Tanpa APBN

Bagikan
Kementerian Pekerjaan Umum tengah mengkaji potensi land development sebagai alternatif pendanaan proyek jalan tol tanpa bergantung pada APBN, sambil memperkuat skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)
Menteri PU Dody Hanggodo saat meninjau proyek pembangunan Tol Semarang-Demak seksi 1
Bagikan

finnews.id – Dalam upaya mengurangi ketergantungan pada anggaran negara, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mulai membuka lembaran baru dalam strategi pembiayaan infrastruktur nasional. Salah satu pendekatan yang kini tengah dikaji serius adalah potensi land development sebagai sumber pendanaan alternatif untuk proyek jalan tol.

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum, Rachman Arief Dienaputra, menyampaikan bahwa pemerintah tengah mempertimbangkan kemungkinan untuk tidak lagi sepenuhnya bergantung pada dana APBN dalam pembangunan infrastruktur, khususnya jalan tol.

“Kalau kita melihat ke depan, pembiayaan infrastruktur seminimal mungkin tidak mengandalkan APBN. Salah satu opsi yang sedang kita dalami adalah dari potensi land development,” ujar Rachman di Jakarta, Jumat, 11 April 2025.

Meniru Pola Pengembang Swasta

Gagasan ini muncul dari pengamatan terhadap kesuksesan pengembang swasta seperti Summarecon dan Pantai Indah Kapuk (PIK), yang mampu membangun kawasan secara mandiri dan menguntungkan tanpa campur tangan pemerintah. Rachman mempertanyakan mengapa pemerintah tidak bisa mengambil peran serupa dalam konteks pembangunan jalan tol.

“Bayangkan jika ada satu kawasan yang kita kuasai dan kembangkan sendiri, keuntungannya bisa digunakan untuk membiayai pembangunan jalan tol di kawasan tersebut. Konsep ini sedang kita coba upayakan,” jelasnya.

Strategi ini akan melibatkan peran aktif pemerintah sebagai pengembang kawasan, bukan hanya sebagai penyedia infrastruktur. Dengan mengelola pengembangan kawasan secara langsung, pemerintah dapat mengoptimalkan nilai ekonomi lahan di sekitar proyek tol untuk mendukung pembiayaannya.

Studi Kelayakan dan Prioritas Proyek

Salah satu proyek yang masuk dalam radar pengkajian ini adalah Tol Puncak, yang saat ini sedang dalam tahap studi kelayakan. Menurut Rachman, proyek tersebut masih dalam kajian lebih mendalam untuk menentukan potensi pembiayaan yang bisa digerakkan.

“Feasibility study-nya masih terus kita dalami. Kami juga harus membuat prioritas karena banyak proyek tol lain yang juga memiliki potensi tinggi,” ungkapnya.

Bagikan
Artikel Terkait
BTN Gabung PCAF untuk Dukung Net Zero Emissions 2060
Ekonomi

BTN Gabung PCAF untuk Dukung Net Zero Emissions 2060

finnews.id – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) resmi bergabung dengan...

Kemenkes Ajukan Anggaran Rp114 Triliun untuk 2026, Rp9,7 Triliun Dialokasikan ke Program Unggulan Prabowo
Ekonomi

Kemenkes Ajukan Anggaran Rp114 Triliun untuk 2026, Rp9,7 Triliun Dialokasikan ke Program Unggulan Prabowo

finnews.id – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengajukan anggaran sebesar Rp114 triliun untuk tahun...

Pemerintah Luncurkan Paket Ekonomi 2025 untuk Dorong Pertumbuhan dan Penyerapan Kerja
Ekonomi

Pemerintah Luncurkan Paket Ekonomi 2025 untuk Dorong Pertumbuhan dan Penyerapan Kerja

finnews.id – Bagaimana strategi pemerintah menjaga daya saing ekonomi sekaligus menciptakan lebih...

Pemerintah Luncurkan Paket Ekonomi 2025, Fokus Perluasan Kerja dan Pertumbuhan
Ekonomi

Pemerintah Luncurkan Paket Ekonomi 2025, Fokus Perluasan Kerja dan Pertumbuhan

fin.co.id – Bagaimana strategi pemerintah menjaga pertumbuhan ekonomi di tengah gejolak global...