finnews.id – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono melaksanakan inspeksi mendadak (sidak) ke Kompleks Gudang Perum Bulog Danurejo. Kunjungan yang berlangsung di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah ini bertujuan mengecek langsung ketersediaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Pemerintah mengambil langkah ini untuk memastikan stok beras tetap dalam kondisi aman dan siap mengalir ke masyarakat demi menjaga stabilitas pasokan serta harga pangan nasional.
Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki gaya kepemimpinan yang mengutamakan verifikasi lapangan. Kepala Negara menolak sekadar menerima laporan dari balik meja kerja. Presiden memilih terjun langsung meninjau tumpukan karung beras yang tersimpan di dalam fasilitas Bulog.
“Bapak Presiden tidak sekadar menerima laporan di atas kertas. Beliau ingin membuktikan langsung ketersediaan stok beras di gudang. Pemerintah melakukan langkah ini untuk memastikan cadangan pangan benar-benar eksis, aman, dan pemerintah siap menyalurkannya kepada masyarakat kapan pun mereka butuhkan,” ucap Sudaryono saat memberikan keterangan resmi di Jakarta, Sabtu 18 April 2026.
Sudaryono menambahkan, inspeksi mendadak ini menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah dalam memagari ketahanan pangan nasional. Saat ini, dunia sedang menghadapi dinamika global yang penuh gejolak. Krisis energi dan ketidakpastian di berbagai kawasan dunia terus membayangi banyak negara. Oleh karena itu, pemerintah bekerja keras agar Indonesia tidak terkena imbas negatif dari kondisi eksternal tersebut.
“Dalam kondisi tersebut, pemerintah dalam hal ini Bapak Presiden ingin memastikan bahwa Indonesia tetap berada dalam posisi yang kuat, baik dari sisi pasokan maupun stabilitas harga pangan,” Tutur Wamentan
Selama peninjauan berlangsung, rombongan kepresidenan menyusuri area gudang yang memiliki kapasitas maksimal mencapai 7.000 ton. Saat inspeksi terjadi, gudang tersebut terlihat terisi penuh oleh tumpukan beras. Pemandangan ini mencerminkan tingginya kesiapan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, khususnya bagi warga yang berdomisili di wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya.
Sudaryono menceritakan bahwa pemerintah menggelar kunjungan ini secara mendadak tanpa pemberitahuan sebelumnya. Rombongan langsung mampir ke lokasi untuk menangkap fakta riil di lapangan.
“Jadi kunjungan ini bersifat mendadak, jadi tidak ada pemberitahuan, langsung mampir, sehingga ingin mengetahui sebetulnya atau catatan sebetulnya seperti apa,” tutur Sudaryono.
Ia juga membandingkan temuan di Magelang dengan hasil pengecekan di lokasi lain. Sebelumnya, Sudaryono telah menggelar sidak di berbagai gudang Bulog. Menteri Pertanian juga melakukan hal serupa saat mengunjungi fasilitas Bulog di Makassar, Bone, dan beberapa wilayah lain. Hasilnya sangat menggembirakan karena semua gudang menunjukkan kondisi penuh. Pemerintah menjadikan temuan-temuan positif ini sebagai landasan dalam merumuskan kebijakan lanjutan.
Lebih lanjut, Sudaryono memaparkan data kinerja sektor pertanian nasional yang menunjukkan tren sangat positif. Sektor produksi menorehkan angka gemilang. Produksi beras nasional pada tahun 2025 sukses mencatatkan lonjakan sebesar 4,07 juta ton, atau tumbuh sekitar 13,29 persen membandingkan periode sebelumnya. Peningkatan luas lahan panen serta eksekusi berbagai kebijakan penguatan sektor pertanian dari pemerintah menjadi motor penggerak utama pertumbuhan ini.
Lonjakan produksi tersebut berdampak langsung pada kekuatan Cadangan Beras Pemerintah. Sudaryono mengungkapkan pencapaian bersejarah yang berhasil pemerintah raih pada kuartal ini.
“Cadangan Beras Pemerintah hingga bulan April 2026 telah menembus angka sekitar 4,8 juta ton. Angka ini mencetak rekor tertinggi sepanjang sejarah Indonesia, dan volumenya terus bergerak naik menuju target 5 juta ton. Capaian masif ini membangun fondasi utama dalam upaya kita menjaga stabilitas pasokan dan mengendalikan harga di dalam negeri,” jelas Sudaryono.
Ia merinci lebih jauh bahwa ketahanan pangan nasional tidak hanya bergantung pada stok yang pemerintah simpan di gudang. Ketersediaan beras yang berputar di tingkat masyarakat serta potensi panen raya yang terus bergulir hingga akhir tahun turut menjadi pilar penyangga utama.
Pemerintah memperkirakan volume beras yang saat ini beredar di tengah masyarakat mencapai hampir 12 juta ton. Sementara itu, potensi panen dalam waktu dekat juga akan menyumbang sekitar 12 juta ton tambahan pasokan. Jika menjumlahkan seluruh elemen tersebut, kekuatan stok beras nasional menembus angka sekitar 28 juta ton. Volume raksasa ini memiliki kemampuan menjaga ketahanan pangan Indonesia hingga 11 bulan ke depan.
Selain mengamankan pasokan fisik, pemerintah juga terus memompa peran strategis Perum Bulog dalam menyeimbangkan harga beras. Pemerintah memaksimalkan instrumen serapan gabah sebagai jurus andalan menjaga stabilitas harga di tingkat petani sekaligus mempertebal cadangan pangan nasional. Tahun 2026 ini, pemerintah memberikan penugasan khusus kepada Bulog untuk menyerap 4 juta ton setara beras.
“Pemerintah menaikkan target serapan Bulog tahun ini. Target 4 juta ton ini meningkat tajam jika kita membandingkannya dengan target tahun sebelumnya yang hanya berada di angka 3 juta ton,” ungkap Sudaryono.
Sebagai penyangga sistem pangan nasional, Bulog secara rutin menyerap sekitar 10 hingga 15 persen dari total produksi beras nasional. Dari total produksi sekitar 34,5 juta ton, Bulog akan mengelola cadangan atau buffer stock di kisaran 3,6 hingga 3,7 juta ton.
“Pemerintah mengatur ritme pasar melalui dua instrumen. Kami menjaga harga di tingkat petani menggunakan instrumen Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Di sisi lain, kami memproteksi konsumen melalui regulasi Harga Eceran Tertinggi (HET). Kami memastikan kedua belah pihak, baik petani maupun konsumen, tidak mengalami kerugian,” urainya.
Sebagai penutup, Wamentan menegaskan bahwa penguatan peran Bulog ini mendapat dukungan penuh dari berbagai regulasi. Pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden yang secara spesifik memerintahkan jajaran kementerian dan lembaga terkait untuk mempercepat proses serapan gabah nasional. Langkah taktis ini menjamin perut rakyat Indonesia tetap kenyang di tengah ancaman krisis global.
