Pemerintah memperkirakan volume beras yang saat ini beredar di tengah masyarakat mencapai hampir 12 juta ton. Sementara itu, potensi panen dalam waktu dekat juga akan menyumbang sekitar 12 juta ton tambahan pasokan. Jika menjumlahkan seluruh elemen tersebut, kekuatan stok beras nasional menembus angka sekitar 28 juta ton. Volume raksasa ini memiliki kemampuan menjaga ketahanan pangan Indonesia hingga 11 bulan ke depan.
Selain mengamankan pasokan fisik, pemerintah juga terus memompa peran strategis Perum Bulog dalam menyeimbangkan harga beras. Pemerintah memaksimalkan instrumen serapan gabah sebagai jurus andalan menjaga stabilitas harga di tingkat petani sekaligus mempertebal cadangan pangan nasional. Tahun 2026 ini, pemerintah memberikan penugasan khusus kepada Bulog untuk menyerap 4 juta ton setara beras.
“Pemerintah menaikkan target serapan Bulog tahun ini. Target 4 juta ton ini meningkat tajam jika kita membandingkannya dengan target tahun sebelumnya yang hanya berada di angka 3 juta ton,” ungkap Sudaryono.
Sebagai penyangga sistem pangan nasional, Bulog secara rutin menyerap sekitar 10 hingga 15 persen dari total produksi beras nasional. Dari total produksi sekitar 34,5 juta ton, Bulog akan mengelola cadangan atau buffer stock di kisaran 3,6 hingga 3,7 juta ton.
“Pemerintah mengatur ritme pasar melalui dua instrumen. Kami menjaga harga di tingkat petani menggunakan instrumen Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Di sisi lain, kami memproteksi konsumen melalui regulasi Harga Eceran Tertinggi (HET). Kami memastikan kedua belah pihak, baik petani maupun konsumen, tidak mengalami kerugian,” urainya.
Sebagai penutup, Wamentan menegaskan bahwa penguatan peran Bulog ini mendapat dukungan penuh dari berbagai regulasi. Pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden yang secara spesifik memerintahkan jajaran kementerian dan lembaga terkait untuk mempercepat proses serapan gabah nasional. Langkah taktis ini menjamin perut rakyat Indonesia tetap kenyang di tengah ancaman krisis global.
