finnews.id – Kenaikan harga tiket pesawat kembali menjadi sorotan, terutama karena dampaknya terhadap sektor pariwisata di Sulawesi Utara.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim mengungkapkan, tingginya biaya penerbangan turut berkontribusi pada menurunnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke daerah tersebut.
Pernyataan ini disampaikan setelah kunjungan reses Komisi VII DPR RI di Manado pada 28 April 2026. Dalam agenda tersebut, isu mahalnya tiket pesawat juga menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
Gubernur Yulius Selvanus bahkan secara langsung menyoroti tingginya biaya penerbangan sebagai salah satu kendala utama bagi pertumbuhan sektor pariwisata.
Chusnunia menjelaskan bahwa pemerintah pusat sebenarnya telah melakukan berbagai upaya untuk menekan harga tiket, termasuk memberikan insentif berupa penghapusan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada komponen tertentu di industri penerbangan.
“Dari kementerian pariwisata disampaikan salah satunya dihilangkan PPN-nya untuk mengurangi beban tiket,” ungkap Chusnunia.
Namun, langkah tersebut dinilai belum cukup efektif. Salah satu faktor yang memperburuk situasi adalah kenaikan harga avtur, yang terjadi baru-baru ini.
“Meskipun kita nggak bisa menghindar dari kenaikan harga avtur, yang minggu lalu sudah diputuskan naik, pasti berpengaruh lagi,” jelasnya.
Lonjakan biaya bahan bakar ini secara langsung berdampak pada meningkatnya tarif penerbangan, sehingga harga tiket semakin sulit dijangkau oleh masyarakat.
“Sebelum naik saja, DPR kita juga sudah teriak-teriak dengan harga tiket domestik yang luar biasa mahal. Bahkan jauh lebih mahal daripada tiket ke luar negeri,” ucapnya.
Jika kondisi ini tidak segera ditangani secara serius, Chusnunia mengingatkan bahwa dampaknya bisa semakin luas.
“Gimana orang mau ke Sulawesi Utara, ke Manado, harga tiketnya Rp4 juta untuk ekonomi, bisnisnya hampir Rp10 juta. Hampir sama seperti harga tiket ke Australia atau Jepang, bahkan bisa lebih murah ke luar negeri,” tuturnya.
Tidak hanya menurunkan jumlah wisatawan, tetapi juga berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi daerah yang sangat bergantung pada sektor pariwisata.
