Kabar Baik! Pajak Kendaraan Listrik Ditunda, Pemilik EV Bisa Bernapas Lega

finnews.id – Kabar menggembirakan datang bagi pemilik kendaraan listrik di Jawa Barat. Gubernur Dedi Mulyadi memastikan bahwa penerapan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kendaraan listrik resmi ditunda hingga kondisi ekonomi global kembali stabil.

Keputusan ini diambil menyusul arahan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang meminta seluruh daerah memberikan insentif fiskal guna mendorong percepatan penggunaan kendaraan listrik berbasis baterai.

“Pajak mobil listrik ditunda dulu sampai ekonomi normal, sampai krisis global berakhir,” ujar Dedi di Bandung, Selasa.

PKB dan BBN Digratiskan

Tak hanya penundaan PKB, pemerintah juga memberikan keringanan berupa pembebasan Bea Balik Nama (BBN) kendaraan listrik. Kebijakan ini menjadi angin segar bagi masyarakat yang ingin beralih ke kendaraan ramah lingkungan tanpa terbebani biaya tambahan.

Langkah ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Mendagri Nomor 900.1.13.1/3764/SJ yang secara khusus menginstruksikan pemberian insentif fiskal di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Dedi menjelaskan, kebijakan ini bersifat sementara dan sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dunia yang tengah bergejolak. Salah satu faktor yang turut menjadi perhatian adalah meningkatnya tensi geopolitik global, termasuk konflik antara Iran dan Amerika Serikat.

Menurutnya, situasi tersebut berdampak pada stabilitas ekonomi global, sehingga pemerintah perlu memberikan stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mempercepat transisi energi bersih.

Berlaku Jika Ekonomi Pulih

Meski demikian, Dedi menegaskan bahwa kebijakan ini tidak berlaku permanen. Pemerintah akan melakukan evaluasi berkala, dan pajak kendaraan listrik akan kembali diberlakukan ketika kondisi ekonomi sudah membaik.

“Kalau ekonomi sudah normal dan krisis global berakhir, tentu pajak akan diberlakukan kembali,” tegasnya.

Kebijakan ini juga menjadi bagian dari implementasi regulasi nasional, termasuk Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2023 serta Permendagri Nomor 11 Tahun 2026 yang mendorong penguatan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia.