finnews.id – Presiden Prabowo Subianto menjadwalkan pertemuan dengan sejumlah pimpinan organisasi masyarakat (ormas) Islam di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Selasa siang. Agenda utama pertemuan ini adalah diskusi mengenai keanggotaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) Gaza.
Sejumlah ormas Islam besar disebut menerima undangan tersebut, di antaranya Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Muhammadiyah, serta Majelis Ulama Indonesia (MUI). Pertemuan ini menjadi bagian dari langkah lanjutan pemerintah setelah Indonesia resmi bergabung dalam Dewan Perdamaian Gaza di tingkat global.
Wakil Ketua Umum MUI KH Cholil Nafis membenarkan adanya undangan dari Istana untuk menghadiri pertemuan bersama Presiden Prabowo. Ia menyebutkan bahwa topik pembahasan yang diterimanya berkaitan langsung dengan Dewan Perdamaian Gaza.
“Ya saya juga diundang siang ini. Yang sampai ke saya (informasinya agenda pertemuan diskusi, red.) tentang BoP,” kata Kiai Cholil menjawab pertanyaan wartawan.
Hal serupa disampaikan Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf, yang juga menjabat Menteri Sosial RI. Ia memastikan agenda pertemuan dengan Presiden Prabowo memang telah dijadwalkan berlangsung pada Selasa siang.
“Iya benar ada agenda tersebut jam 14.00 WIB,” kata Gus Ipul, sapaan akrab Saifullah, menjawab pertanyaan wartawan.
Dari Muhammadiyah, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti menyatakan bahwa pihaknya juga akan menghadiri pertemuan di Istana Kepresidenan. Ia menyebutkan dua nama yang akan mewakili Muhammadiyah dalam agenda tersebut.
“Dari Muhammadiyah akan hadir Prof. Syafiq Mughni dan saya,” kata Abdul Mu’ti menjawab pertanyaan wartawan.
Prof. Syafiq A. Mughni saat ini diketahui menjabat sebagai Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah.
Sebagai informasi, Dewan Perdamaian Gaza resmi diperkenalkan ke publik internasional pada sela acara World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss, yang digelar pada 22 Januari 2026. Peluncuran Board of Peace tersebut dipimpin oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump Jr. dan dihadiri oleh sejumlah pemimpin negara anggota, termasuk Presiden Prabowo Subianto.
