BUKAN DARI APBN! Ini Pembiayaan Koperasi Merah Putih

Finnews.id – Pemerintah akhirnya menjelaskan dengan gamblang sumber dana pembangunan gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang selama ini jadi tanda tanya publik.

Proyek besar yang menyasar ribuan titik desa itu rupanya tidak memakai APBN, melainkan mengandalkan skema kredit korporasi yang bekerja sama dengan bank-bank Himbara.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Nurdin Halid, menyebut mekanisme pendanaan tengah disempurnakan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang akan segera terbit.

“Skemanya sudah jelas, kita pakai pola kredit korporasi,” ujarnya selepas rapat Komisi VI DPR bersama Menteri Koperasi.

Pendanaan Mengalir Lewat Agrinas &  Himbara

Menurut Nurdin, pembangunan fisik gerai Kopdes Merah Putih merupakan kerja sama langsung antara PT Agrinas, sebagai pelaksana, dan bank-bank Himbara sebagai pemberi pembiayaan.

“Anggaran pembangunan itu dari Himbara melalui Agrinas. Perjanjiannya memang antara Agrinas dan Himbara,” tegasnya.

Ia menekankan koperasi di desa tidak dibebani biaya pembangunan sedikit pun. “Koperasi Merah Putih itu tidak punya beban dari sisi pembangunan,” ucapnya.

Nurdin menilai pembangunan gerai desa ini sebagai langkah strategis memperkuat ekonomi rakyat.
“Ini luar biasa. Infrastruktur yang dibangun ini menggerakkan perekonomian akar rumput, sejalan dengan tujuan nasional memajukan kesejahteraan umum,” jelasnya.

Namun ia meminta agar pemerintah berhati-hati dalam skema pelunasan. “Saya mengusulkan pengembaliannya jangan dari APBN, tapi dari aktivitas usaha koperasi itu sendiri,” katanya.

Skema Kredit Korporasi Digunakan

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koperasi Ferry Juliantono membenarkan seluruh pembangunan gerai memang menggunakan pola pembiayaan korporasi.

“Ya, skemanya memang kredit korporasi. PMK-nya sedang dirapikan untuk mengatur detail teknis,” tuturnya.

Ferry mengungkapkan proyek Kopdes Merah Putih berjalan cepat.

• 30.500 titik tanah telah terdaftar dalam Sistem Informasi Kopdes (Simkopdes)
• PT Agrinas menargetkan 25.000 titik selesai dibangun pada November ini

“Semua pembangunan yang sudah berjalan itu juga dibiayai Himbara,” jelas Ferry.

Meski anggaran sudah bergerak, aturan final di tingkat Kemenkeu masih dalam tahap penyempurnaan.

PMK tersebut akan menjadi dasar yang memastikan skema kredit tidak membebani negara, dan menegaskan model bisnis antara Himbara–Agrinas–Koperasi Merah Putih.

Proyek besar yang menargetkan puluhan ribu gerai desa ini disebut-sebut sebagai salah satu transformasi ekonomi akar rumput paling ambisius dalam satu dekade terakhir.