finnews.id – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus memperluas dukungan terhadap akses pendidikan di daerah terpencil. Salah satu bentuk nyatanya terlihat lewat pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Program ini menjadi bagian dari pelaksanaan Visi dan Arah Cita ke-4 Presiden Prabowo Subianto, yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.
Sekolah Rakyat merupakan inisiatif strategis Presiden Prabowo untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Tujuannya jelas: membuka akses belajar bagi masyarakat dari kelompok ekonomi terbawah tanpa memandang latar belakang sosial atau geografis.
Fokus di SRD 5 Sumbawa
Salah satu lokasi prioritas dalam program Sekolah Rakyat adalah SRD 5 Sumbawa, yang memanfaatkan gedung SMP Negeri 4 Sumbawa di Desa Marenteh, Kecamatan Alas. Sekolah ini memiliki tiga rombongan belajar dengan total 75 siswa. Letaknya yang hanya 2,4 kilometer dari Bandara Sultan Muhammad Kaharuddin dan 1,2 kilometer dari pusat Kota Sumbawa menjadikannya titik strategis untuk pengembangan pendidikan di kawasan timur Pulau Sumbawa.
Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa kehadiran Sekolah Rakyat adalah bagian dari komitmen pemerintah menghadirkan fasilitas pendidikan yang layak dan merata hingga ke pelosok negeri. “Sekolah Rakyat di Sumbawa ini masuk tahap pertama, tapi saya akan bantu agar bisa lanjut ke tahap dua yang permanen,” ujar Dody saat meninjau SRD 5 Sumbawa, Minggu, 19 Oktober 2025.
Pembangunan Tahap Dua Dimulai
Dody menjelaskan bahwa secara nasional, tahap kedua pembangunan Sekolah Rakyat mencakup 104 lokasi dari total 200 yang direncanakan. Dari jumlah itu, sekitar 60 titik telah siap lahannya, termasuk di Kabupaten Sumbawa. Ia menegaskan bahwa proses perencanaan dan pendanaan tengah dimatangkan agar pelaksanaannya bisa dimulai sebelum akhir tahun.
“Tahap dua sudah mulai bekerja tahun ini, dan kita harapkan sebelum akhir tahun dapat dimulai. Saat ini sedang kita godok pendanaannya,” kata Dody.
Renovasi dan Fasilitas Penunjang di SRD 5
SRD 5 Sumbawa saat ini berstatus sebagai Sekolah Rakyat rintisan. Fase awalnya mencakup renovasi ruang belajar, perbaikan asrama, lapangan, serta peningkatan infrastruktur pendukung seperti sistem sanitasi dan drainase. Seluruh proses dilakukan oleh Kementerian PU melalui Direktorat Jenderal Prasarana Strategis dengan prinsip keberlanjutan dan manfaat langsung bagi siswa maupun tenaga pendidik.
