Home Ekonomi Berpotensi Ubah Arah Kebijakan Perdagangan Dunia, Legalitas Tarif Impor Trump Dipertanyakan
Ekonomi

Berpotensi Ubah Arah Kebijakan Perdagangan Dunia, Legalitas Tarif Impor Trump Dipertanyakan

Bagikan
Legalitas Tarif Impor Trump
Legalitas Tarif Trump, Image: Ajale / Pixabay
Bagikan

Perdebatan Utama: Apakah Tarif Sama Dengan Pajak?

Apa Itu IEEPA

IEEPA merupakan aturan federal tahun 1977 yang memberi presiden wewenang mengatur transaksi internasional saat keadaan darurat.

Aturan ini lazim digunakan untuk sanksi ekonomi, seperti membekukan aset negara atau menghentikan perdagangan tertentu. Namun Trump menggunakan pendekatan berbeda. Ia menafsirkan bahwa mengatur perdagangan berarti boleh memungut tarif sebagai alat tekanan ekonomi.

Para penggugat, yang terdiri dari pelaku usaha dan beberapa negara bagian, menegaskan bahwa IEEPA tidak pernah memberikan kewenangan bagi presiden untuk memungut tarif dengan tujuan menghasilkan pendapatan negara. Hak memungut tarif adalah kewenangan Kongres menurut Konstitusi AS.

Saat pemerintah berupaya membedakan tarif dan pajak, Hakim Sonia Sotomayor menyatakan, “Anda ingin mengatakan bahwa tarif bukan pajak, padahal itu jelas pajak.”

Implikasi Terhadap Ekonomi Global

Jika Mahkamah Agung menyetujui kewenangan presiden, maka presiden Amerika berikutnya dapat memungut tarif kapan saja hanya dengan menyatakan keadaan darurat. Ini membuka peluang penyalahgunaan kekuasaan dalam skala global.

Sebaliknya, jika pemerintah kalah, Amerika Serikat harus mengembalikan pembayaran tarif sebesar $90 miliar atau Rp1,44 kuadriliun kepada pelaku usaha. Hakim Barrett menyatakan kondisi itu bisa menjadi kekacauan total karena pemerintah perlu menghitung ulang ribuan transaksi tarif.

Hakim Neil Gorsuch bertanya, “Jika presiden bisa memungut tarif 50 persen pada mobil demi isu perubahan iklim, apa yang mencegah Kongres kehilangan seluruh kewenangan untuk mengatur perdagangan luar negeri?”

Pertanyaan itu menunjukkan besarnya kekhawatiran terhadap kemungkinan perluasan kekuasaan presiden.

Penutup

Kasus ini bukan sekadar soal kebijakan ekonomi, tetapi soal batas kekuasaan presiden dalam sistem demokrasi. Keputusan Mahkamah Agung akan menentukan apakah presiden dapat memungut tarif dalam skala besar tanpa persetujuan legislatif.

Hasil sidang akan menjadi tonggak bagi arah perdagangan global ke depan, karena legalitas tarif impor Trump akan menjadi dasar rujukan bagi presiden berikutnya dalam membuat kebijakan tarif internasional. Apa pun hasilnya, dampaknya tidak hanya dirasakan Amerika Serikat, tetapi juga dunia usaha global yang menggantungkan bisnis pada arus impor dan ekspor.

Pada akhirnya, proses ini menegaskan bahwa legalitas tarif impor Trump menjadi isu penting yang menentukan masa depan hubungan ekonomi internasional.

Referensi:
BBC News
Reuters
Associated Press
Wells Fargo Economic Research

Bagikan
Artikel Terkait
PMI-BI Triwulan I 2026 melesat ke 52,03%! Industri kertas, alas kaki, dan makanan jadi motor utama. Simak proyeksi ekonomi manufaktur RI selanjutnya.
Ekonomi

Lampu Hijau Ekonomi! Sektor Manufaktur RI Ngamuk di Awal 2026, Siap-Siap Kebanjiran Pesanan?

Nggak cuma itu, industri kulit, barang dari kulit, dan alas kaki juga...

Bank Indonesia catat kinerja dunia usaha Triwulan I 2026 tetap tangguh! SBT tembus 10,11%, sektor pertanian & tambang siap melesat di triwulan depan.
Ekonomi

Jangan Sampai Ketinggalan! Dunia Usaha RI 2026 Masih On Track, Sektor-Sektor Ini Bakal Cuan Gede?

Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, serta industri pengolahan menjadi pemain kunci yang...

Ekonomi

Katalog Promo Superindo Hari Ini 17 April 2026: Diskon Bahan Segar, Pas untuk Stok Dapur

Satu penawaran yang tidak boleh pelanggan lewatkan adalah promo unik “Ambil dan...

Ekonomi

Okupansi Hotel Turun Hingga 30%, Pengusaha Desak Pemerintah Evaluasi Kebijakan Efisiensi Anggaran

Ketegangan geopolitik di Timur Tengah, termasuk gangguan penerbangan internasional, ikut menekan jumlah...