Waspada! Pertamax Dex Melonjak, Potensi Penyalahgunaan BBM Subsidi Meningkat 

finnews.id – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi memicu kekhawatiran baru. Center of Economic and Law Studies (Celios) mengingatkan pemerintah untuk memperketat pengawasan distribusi BBM subsidi agar tidak terjadi penyalahgunaan di lapangan.

Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira Adhinegara, menilai kenaikan harga BBM nonsubsidi memang wajar mengikuti tren harga minyak global dan Indonesian Crude Price (ICP). Namun, lonjakan harga yang terlalu tinggi berpotensi memicu pergeseran konsumsi.

Bhima menyoroti kenaikan signifikan pada Pertamina Dex yang melonjak dari Rp14.500 menjadi Rp23.900 per liter, atau naik sekitar 60 persen.

Menurutnya, BBM jenis ini tidak hanya digunakan kendaraan pribadi kelas atas, tetapi juga untuk kebutuhan industri seperti pertambangan dan perkebunan.

“Ketika harga naik tajam, ada potensi konsumen beralih ke solar subsidi yang harganya jauh lebih murah,” ujarnya.

Ancaman Kebocoran Solar Subsidi

Peralihan ini dinilai berisiko menimbulkan “kebocoran” BBM subsidi, terutama di sektor logistik dan industri di luar Pulau Jawa.

Jika tidak diawasi ketat, penggunaan solar subsidi oleh pihak yang tidak berhak dapat mengganggu pasokan bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

“Pengawasan harus diperketat agar tidak terjadi penyalahgunaan yang semakin masif akibat selisih harga yang terlalu jauh,” tegas Bhima.

Pertamax Turbo Juga Terdampak

Tak hanya solar, kenaikan harga Pertamax Turbo yang kini mencapai Rp19.400 per liter juga diprediksi memicu penurunan konsumsi.

Konsumen kemungkinan akan beralih ke Pertamax (RON 92) yang harganya lebih stabil, sehingga terjadi pergeseran pola konsumsi BBM di masyarakat.

Bhima menilai kenaikan harga BBM nonsubsidi seperti Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex bersifat sementara. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi global, termasuk meredanya tensi konflik antara Iran dan Amerika Serikat serta Israel yang berdampak pada harga minyak dunia.

Selain memperketat pengawasan, Bhima juga menyarankan pemerintah memberikan insentif bagi pelaku industri yang tetap menggunakan BBM nonsubsidi.

Langkah ini dinilai penting untuk menekan biaya produksi agar tidak berujung pada efisiensi berlebihan hingga pemutusan hubungan kerja (PHK).

Kenaikan harga BBM nonsubsidi membawa dampak berantai, mulai dari pergeseran konsumsi hingga potensi penyalahgunaan BBM subsidi. Pengawasan ketat dan kebijakan pendukung menjadi kunci agar distribusi energi tetap tepat sasaran.