finnews.id – Kelangkaan minyak goreng rakyat MinyaKita di sejumlah pasar mulai menjadi perhatian serius. Perum Bulog pun bergerak cepat dengan mengajukan tambahan kuota distribusi ke Kementerian Perdagangan (Kemendag) demi menjaga pasokan tetap stabil.
Direktur Utama Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, mengungkapkan bahwa langkah ini diambil setelah pihaknya melaporkan kondisi ketersediaan MinyaKita kepada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas).
“Untuk mengatasi kekosongan MinyaKita, kami sudah melaporkan ke Pak Mentan dan mengajukan penambahan kuota ke Kementerian Perdagangan,” ujar Rizal di Jakarta.
Kuota Terbatas
Saat ini, distribusi MinyaKita masih mengacu pada skema Domestic Market Obligation (DMO), di mana hanya 35 persen kuota yang dialokasikan untuk tiga BUMN pangan. Dari jumlah tersebut, Bulog mendapat porsi terbesar, yakni 70 persen, sementara sisanya dibagi ke ID Food (20 persen) dan Agrinas Palma Nusantara (10 persen).
Meski mendapat bagian terbesar, Bulog tetap menghadapi tantangan. Pasalnya, kuota tersebut harus dibagi antara kebutuhan pasar dan program bantuan pangan pemerintah.
33 Juta Keluarga Jadi Prioritas
Di sisi lain, Bulog juga tengah menjalankan penugasan besar: menyalurkan bantuan pangan kepada lebih dari 33 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Bantuan ini tidak hanya berupa beras, tetapi juga minyak goreng MinyaKita.
Kondisi ini membuat Bulog harus memutar otak dalam mengatur distribusi agar tidak terjadi kekosongan, baik di pasar maupun dalam program bantuan.
“Harus pintar membagi. Sebagian untuk bantuan pangan, sebagian lagi untuk pasar,” jelas Rizal.
Dampak Ramadan dan Idulfitri
Rizal mengakui, sebelumnya distribusi difokuskan untuk menjaga stabilitas pasokan selama Ramadan dan Idulfitri 2026. Hasilnya, harga kebutuhan pokok relatif terkendali selama periode tersebut.
Namun setelahnya, fokus mulai bergeser untuk menjaga keseimbangan antara bantuan sosial dan kebutuhan pasar yang terus meningkat di berbagai daerah.
Tambahan Kuota hingga 65 Persen
Melihat tingginya kebutuhan, Bulog kini mengusulkan penambahan kuota DMO hingga sekitar 65 persen. Langkah ini diharapkan mampu mengatasi kelangkaan sekaligus memastikan program bantuan pangan tetap berjalan lancar.
“Kami berharap tambahan kuota ini bisa meng-cover kebutuhan pasar sekaligus bantuan pangan secara berkelanjutan,” kata Rizal.
