finnews.id – Gerakan mahasiswa Indonesia tengah berada di titik panas. Aliansi BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) secara mengejutkan memberikan respons keras terhadap pihak-pihak yang mencatut nama aliansi “BEM SI Kerakyatan”. Langkah oknum ini mereka nilai tidak relevan dengan nilai keadilan dan justru terindikasi kuat memperalat gerakan mahasiswa demi kepentingan instansi tertentu, bukan murni perjuangan rakyat.
Koordinator Pusat BEM SI, Muzammil Ihsan, meminta seluruh elemen mahasiswa agar tetap menjaga jarak aman dari kepentingan politik praktis. Ia menekankan pentingnya independensi, terutama dalam memberikan dukungan terhadap proses hukum yang masih menyisakan tanda tanya besar, khususnya terkait dugaan diskriminasi terhadap pelaku ekonomi kreatif (ekraf).
Hukum Jangan Matikan Kreativitas: Sorotan Tajam Kasus Amsal Sitepu
Isu ketidakadilan yang menyeret Amsal Sitepu menjadi perhatian serius bagi BEM SI. Muzammil menilai kasus ini sebagai potret buram perlakuan terhadap pegiat ekonomi kreatif di tanah air. Menurutnya, hukum seharusnya menjadi pelindung, bukan justru menjadi alat yang mematikan ruang gerak usaha masyarakat kecil.
“Kasus yang menyeret Amsal Sitepu tidak bisa dilepaskan dari adanya dugaan perlakuan yang tidak adil terhadap pelaku ekraf. Ini menjadi catatan penting bahwa hukum tidak boleh mematikan ruang kreativitas dan usaha masyarakat,” tegas Muzammil dengan nada lugas.
BEM SI memandang keputusan pembebasan Amsal Sitepu sebagai langkah koreksi yang tepat terhadap proses hukum yang selama ini dipertanyakan publik. Peristiwa ini mereka jadikan sinyal kuat bahwa sistem peradilan kita masih membutuhkan pengawasan ketat dari elemen sipil.
Desak Reformasi Kejaksaan: Momentum Presiden Evaluasi ‘Oknum’
Lebih lanjut, Muzammil Ihsan meminta Presiden untuk turun tangan langsung melihat kondisi di lapangan. Ia mendesak adanya evaluasi menyeluruh di tubuh institusi kejaksaan agar tidak ada lagi oknum yang merusak marwah penegakan hukum di Indonesia demi kepentingan segelintir pihak.
“Ini momentum bagi Presiden untuk benar-benar melihat ke bawah, mengevaluasi tubuh kejaksaan secara menyeluruh. Jangan sampai ada oknum-oknum yang justru merusak marwah penegakan hukum di Indonesia. Reformasi hukum harus diarahkan pada menghadirkan keadilan yang bersih, jujur, dan tidak diskriminatif,” lanjutnya.
BEM SI Sumut Tolak ‘BEM SI Kerakyatan’, Jaga Kepercayaan Publik
Senada dengan pusat, Koordinator Daerah BEM SI Sumatera Utara, Itsqon Wafi Fauzan, juga angkat bicara. Ia menyoroti pentingnya keadilan substantif, bukan sekadar formalitas di atas kertas. Itsqon secara tegas menjauhkan aliansinya dari klaim “Bemsi Kerakyatan” yang dianggap merusak citra mahasiswa di mata publik Sumut.
“Apa yang dilakukan oleh Bemsi Kerakyatan tidaklah sejalan dengan Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa yang kami pimpin di Sumatera Utara. Hal ini perlu ditegaskan agar kejadian seperti ini tidak dilekatkan kepada BEMSI Sumut, karena dapat merusak kepercayaan publik terhadap Aliansi,” ujar Itsqon.
Komitmen Kawal Pelaku Ekraf dari Intimidasi Hukum
Di akhir pernyataannya, Itsqon menegaskan bahwa mahasiswa akan selalu berdiri di belakang para pelaku ekonomi kreatif yang sedang berjuang membangun ekonomi bangsa. Mahasiswa tidak ingin ada lagi praktik penegakan hukum yang diskriminatif dan merugikan rakyat kecil.
Gerakan mahasiswa berkomitmen tetap berada di garis depan perjuangan keadilan—mengawal setiap jengkal proses hukum agar berjalan transparan, objektif, dan bebas dari intervensi oknum. Tujuannya hanya satu: terciptanya sistem hukum yang benar-benar memihak pada kebenaran dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. (*)
