finnews.id – Gerakan mahasiswa Indonesia tengah berada di titik panas. Aliansi BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) secara mengejutkan memberikan respons keras terhadap pihak-pihak yang mencatut nama aliansi “BEM SI Kerakyatan”. Langkah oknum ini mereka nilai tidak relevan dengan nilai keadilan dan justru terindikasi kuat memperalat gerakan mahasiswa demi kepentingan instansi tertentu, bukan murni perjuangan rakyat.
Koordinator Pusat BEM SI, Muzammil Ihsan, meminta seluruh elemen mahasiswa agar tetap menjaga jarak aman dari kepentingan politik praktis. Ia menekankan pentingnya independensi, terutama dalam memberikan dukungan terhadap proses hukum yang masih menyisakan tanda tanya besar, khususnya terkait dugaan diskriminasi terhadap pelaku ekonomi kreatif (ekraf).
Hukum Jangan Matikan Kreativitas: Sorotan Tajam Kasus Amsal Sitepu
Isu ketidakadilan yang menyeret Amsal Sitepu menjadi perhatian serius bagi BEM SI. Muzammil menilai kasus ini sebagai potret buram perlakuan terhadap pegiat ekonomi kreatif di tanah air. Menurutnya, hukum seharusnya menjadi pelindung, bukan justru menjadi alat yang mematikan ruang gerak usaha masyarakat kecil.
“Kasus yang menyeret Amsal Sitepu tidak bisa dilepaskan dari adanya dugaan perlakuan yang tidak adil terhadap pelaku ekraf. Ini menjadi catatan penting bahwa hukum tidak boleh mematikan ruang kreativitas dan usaha masyarakat,” tegas Muzammil dengan nada lugas.
BEM SI memandang keputusan pembebasan Amsal Sitepu sebagai langkah koreksi yang tepat terhadap proses hukum yang selama ini dipertanyakan publik. Peristiwa ini mereka jadikan sinyal kuat bahwa sistem peradilan kita masih membutuhkan pengawasan ketat dari elemen sipil.
Desak Reformasi Kejaksaan: Momentum Presiden Evaluasi ‘Oknum’
Lebih lanjut, Muzammil Ihsan meminta Presiden untuk turun tangan langsung melihat kondisi di lapangan. Ia mendesak adanya evaluasi menyeluruh di tubuh institusi kejaksaan agar tidak ada lagi oknum yang merusak marwah penegakan hukum di Indonesia demi kepentingan segelintir pihak.
