BARU sekali ini saya satu meja dengan tokoh-tokoh Tim Enam. Yang salah satunya kemudian menjadi menteri perencanaan pembangunan nasional (PPN)/Ketua Bappenas: Dr Rahmat Pambudi.
Sewaktu berpidato di podium, Menteri Rahmat sempat berseloroh sambil menatap ke saya: “mumpung ada Pak Dahlan apakah saya bisa jadi anggota perusuh Disway,” katanya.
Di meja itu ada juga yang kemudian menjadi setingkat menteri: Kepala Badan Gizi Nasional Dr Dadan Hindayana.
Lalu ada koodinator Tim Enam: Prof Burhanuddin Abdullah, kini komisaris utama PLN.
Masih ada lagi: Prof Laode Kamaluddin yang dulu bertugas merumuskan Asta Cita menjadi buku. Kini Prof Laode punya jabatan kepala Badan Sertifikasi Artificial Intelligence.
Yang dua lagi saya baru sekali ini bertemu: yang laki-laki muda dengan rambut dikuncir itu Pramudya Oktavinanda. Ia ketua Ikatan Alumni Universitas Indonesia (Iluni UI). Bukan anggota Tim Enam, tapi tergabung dalam Prasasti –yang memayungi Tim Enam.
Sedang yang wanita 5i di sebelahnya itu, bintang acara Rabu kemarin: Dr dr Cashtry Meher. Juga tergabung di Prasasti.
Itu acara peluncuran buku yang ditulis Dr Cashtry. Tempatnya di ballroom hotel Ritz Carlton SCBD Jakarta. Judul bukunya: Selamatkan Nyawa, Hadirkan Tawa.
Kreatif sekali. Isi buku itu dipresentasikan dengan cara unik: lewat lukisan pasir. Si pelukis, Ronald, tentu menafsirkan isi buku menurut persepsinya sebagai pelukis.
Maka di atas kaca berpasir Ronald memulai lukisannya dengan ibu hamil. Yang hadir tidak terlalu memperhatikan Ronald yang lagi melukis di sisi kanan panggung. Saya pun lebih memperhatikan layar lebar di depan. Apa pun yang terlukis di pasir direfleksikan ke layar besar. Yakni penggambaran kronologi sejak ibu hamil sampai terbentuknya masyarakat sehat.
Intinya: kalau ibu hamil diperhatikan gizi dan kesehatannya lahirlah generasi baru Indonesia yang sehat. Lalu jayalah Indonesia tahun 2045. Hadirin bertepuk riuh.
Ini bukan buku tentang stunting. Dr Cashtry lebih banyak menulis tentang perlunya kebijakan negara yang pro kesehatan. “Kesehatan itu hak warga negara. Bukan hadiah dari pemerintah,” tulisnyi.
