Komnas HAM Telusuri Penyebab Utama Bencana Sumatera

finnews.id – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI mulai melakukan penelusuran mendalam terkait penyebab bencana hidrometeorologi yang menelan ratusan korban jiwa di tiga provinsi: Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh.

Komisioner Komnas HAM, Pramono Ubaid Tanthowi, mengatakan bahwa lembaganya telah mengerahkan tim untuk melakukan pengamatan langsung di lokasi terdampak.

“Komnas HAM sedang mengamati situasi untuk mendalami faktor-faktor penyebab bencana,” ujarnya dalam kegiatan doa bersama memperingati Hari HAM Sedunia di Kota Padang, Rabu.

Pramono menjelaskan bahwa Komnas HAM tidak hanya menelusuri penyebab bencana, tetapi juga mengkaji dampak yang ditimbulkan dan respons pemerintah daerah, khususnya di Sumatera Barat.

Fokus utama Komnas HAM adalah memastikan seluruh penyintas mendapatkan penanganan yang manusiawi dan tidak bertentangan dengan prinsip HAM.

Dalam pandangan Komnas HAM, bencana ekologis yang terjadi tidak bisa dilepaskan dari berbagai kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan hutan dan lingkungan hidup.

Pramono menegaskan, untuk jangka panjang pemerintah perlu mengoreksi kebijakan yang dinilai berkontribusi terhadap parahnya bencana di wilayah Sumatera.

Lebih jauh, Komnas HAM menilai bahwa proses pemulihan pascabencana harus melibatkan semua elemen masyarakat, tanpa memandang suku, agama, atau latar belakang lainnya.

“Bencana ekologis tidak pernah memilih korban. Karena itu, kontribusi semua pihak sangat diperlukan, tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah,” kata Pramono.

Dalam rangka memperingati Hari HAM Sedunia, Komnas HAM juga menyelenggarakan sejumlah kegiatan, mulai dari penyaluran bantuan, pengamatan lapangan, doa bersama, hingga koordinasi dengan berbagai instansi pemerintah.

Pramono menuturkan bahwa tema peringatan tahun ini sangat relevan dengan penderitaan warga terdampak bencana.

“Korban kehilangan hak-hak dasar mereka, bukan hanya sandang, pangan, dan papan, tetapi juga hak atas pendidikan, kesehatan, pekerjaan yang layak, serta lingkungan hidup yang sehat,” ujarnya.