Pemerintah Kaji Ulang Harga Minyakita, Sinyak Harga Minyak Goreng Segera Naik

finnews.id – Pemerintah mulai mengkaji ulang harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng rakyat Minyakita yang saat ini ditetapkan sebesar Rp15.700 per liter. Evaluasi ini dilakukan setelah harga tersebut tidak mengalami penyesuaian selama lebih dari tiga tahun.

Menteri Perdagangan Budi Santoso menyebutkan, perubahan harga menjadi hal yang wajar mengingat dinamika biaya produksi dan distribusi yang terus berkembang.

“Sudah lebih dari tiga tahun, tentu perlu disesuaikan,” ujarnya usai rapat koordinasi terbatas di Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Harga Minyakita Berpotensi Naik

Meski demikian, Budi menegaskan bahwa pembahasan terkait penyesuaian HET masih dalam tahap awal. Pemerintah saat ini tengah melakukan perhitungan menyeluruh sebelum mengambil keputusan final.

“Kami masih kaji bersama. Semua akan dihitung secara matang,” katanya.

Berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP), harga Minyakita di pasar sempat menyentuh Rp15.900 per liter, sedikit di atas batas HET yang berlaku.

Selain soal harga, pemerintah juga fokus memperbaiki sistem distribusi minyak goreng rakyat. Salah satu langkah strategis adalah memperkuat peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pangan.

Distribusi minimal 35 persen oleh BUMN disebut berpotensi ditingkatkan guna memastikan pasokan tetap stabil, terutama di pasar tradisional.

Tidak hanya melalui Perum Bulog, pemerintah juga membuka peluang keterlibatan holding pangan seperti ID FOOD dalam penyaluran Minyakita.

Dampak Bantuan Pangan pada Harga

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa kenaikan harga Minyakita belakangan ini turut dipengaruhi oleh program bantuan pangan pemerintah.

Penyaluran bantuan minyak goreng dalam jumlah besar dinilai menyerap pasokan di pasar, sehingga memicu kenaikan harga.

Sebagai solusi, pemerintah akan mengevaluasi skema bantuan pangan dengan melibatkan berbagai merek minyak goreng, agar pasokan Minyakita tetap terjaga.

“Nanti distribusi akan lebih banyak dikoordinasikan oleh BUMN seperti Bulog untuk memastikan pasokan kembali ke pasar,” jelasnya.

Menunggu Kajian BPKP

Usulan penyesuaian harga Minyakita juga akan dibahas bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta sejumlah instansi terkait.

Pemerintah ingin memastikan setiap kebijakan yang diambil tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat sekaligus menjaga stabilitas pasokan.

“Penyesuaian harga memang perlu dikaji matang. Setelah dihitung bersama, baru akan diputuskan dalam rapat lanjutan,” tambah Zulkifli Hasan.

Rencana evaluasi harga Minyakita menjadi sinyal penting bahwa pemerintah berupaya menyeimbangkan antara stabilitas harga, ketersediaan pasokan, dan daya beli masyarakat.

Dengan penguatan distribusi oleh BUMN dan penyesuaian skema bantuan pangan, diharapkan gejolak harga minyak goreng di pasar bisa lebih terkendali ke depan.