Menariknya, wilayah Nusa Tenggara Barat mencatat rasio tertinggi kepemilikan SLHS terhadap SPPG yang beroperasi, yakni mencapai 65,64 persen.
Optimalisasi peran SPPG dalam menyerap bahan pangan dari desa menjadi langkah strategis yang tidak hanya meningkatkan gizi masyarakat, tetapi juga memperkuat ekonomi lokal. Dengan sinergi antara program pemerintah dan pelaku usaha desa, Indonesia semakin dekat menuju ketahanan pangan yang mandiri dan berkelanjutan.
#BUMDes dan UMKM desa
#data SPPG Indonesia 2026
#Ekonomi desa Indonesia
#ketahanan pangan nasional
#Lombok Barat program gizi
#peran SPPG dalam ekonomi desa
#program gizi pemerintah Indonesia
#Program Makan Bergizi Gratis
#rantai pasok pangan desa
#sertifikat laik higiene sanitasi SPPG
#SPPG serap pangan desa
#Zulkifli Hasan SPPG
