Finnews.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah kini memasuki tahap penentuan. Di tengah upaya memperluas jangkauan penerima manfaat, perhatian justru mulai tertuju pada kualitas pelaksanaan di lapangan.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa program ini tidak boleh dijalankan secara asal-asalan. Ia meminta agar seluruh dapur penyedia makanan memenuhi standar yang telah ditetapkan.

“Program ini harus berjalan dengan kualitas terbaik, tidak boleh setengah-setengah,” menjadi pesan tegas dari pemerintah.

Arahan tersebut disampaikan dalam momen Idul Fitri 2026. Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, mengungkapkan bahwa Presiden memberi perhatian khusus terhadap mutu layanan di lapangan.

Jika ditemukan dapur yang tidak memenuhi standar, maka operasionalnya akan dihentikan sementara hingga dilakukan perbaikan.

Langkah ini menunjukkan pemerintah tidak akan berkompromi dalam hal kualitas, terutama karena program ini menyangkut kesehatan masyarakat luas, khususnya anak-anak.

Pengawasan Diperketat

Sebagai tindak lanjut, Badan Gizi Nasional langsung membentuk tim khusus untuk melakukan pengawasan lebih ketat.

Fokus utama pengawasan mencakup:

  • Standar kebersihan dan keamanan pangan
  • Kelayakan fasilitas dapur
  • Sistem pengolahan serta distribusi makanan

Ketiga aspek ini menjadi fondasi penting untuk memastikan makanan yang diberikan benar-benar aman dan bernutrisi.

SDM Dapur Wajib Bersertifikat

Tak hanya fasilitas, kualitas sumber daya manusia juga menjadi perhatian utama. Pemerintah akan menerapkan sistem sertifikasi bagi tenaga kerja yang terlibat dalam program ini.

Mulai dari juru masak, petugas distribusi, hingga analis lingkungan akan melalui proses standarisasi.

“Kualitas program tidak hanya ditentukan dapur, tetapi juga orang yang mengelolanya,” jelas Dadan.

Pemerintah juga tengah menyiapkan sistem klasifikasi nasional untuk menilai kualitas setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Melalui sistem ini:

  • Dapur akan dikelompokkan berdasarkan kualitas
  • Evaluasi bisa dilakukan lebih objektif
  • Peningkatan layanan dapat lebih terarah

Dalam tahap awal, penilaian akan dilakukan oleh tim internal sambil menunggu pembentukan lembaga akreditasi resmi.