Finnews.id – Tren digitalisasi pembayaran melalui QRIS dan kartu kini memicu polemik baru di tengah masyarakat. Komisi VII DPR RI angkat bicara merespons banyaknya gerai ritel yang mulai menolak transaksi menggunakan uang tunai (cash). Fenomena ini dinilai melanggar aturan hukum dan menyulitkan warga yang belum melek teknologi digital.
Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, mendesak Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo untuk segera turun tangan. Ia meminta otoritas terkait menertibkan gerai-gerai yang secara sepihak memaksakan pembayaran nontunai.
“Menteri Keuangan dan Gubernur BI harus bertindak tegas. Jangan lemah dalam menegakkan aturan, apalagi aturan ini secara eksplisit tercantum dalam undang-undang,” ujar Saleh dalam keterangan resminya, Kamis 25 Desember 2025.
Melanggar Undang-Undang Mata Uang
Saleh mengingatkan bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang secara tegas mengatur penggunaan Rupiah. Pasal dalam UU tersebut menyatakan bahwa setiap orang dilarang menolak untuk menerima Rupiah dalam transaksi pembayaran di wilayah NKRI, kecuali jika terdapat keraguan atas keaslian uang tersebut.
Menurut Saleh, tindakan pengelola gerai yang hanya menerima QRIS telah mencederai wibawa hukum Indonesia. Ia menyayangkan alasan “kebijakan atasan” yang sering menjadi tameng para pekerja gerai saat menolak uang tunai milik pelanggan.
“Atasan mereka itu warga negara biasa, tidak boleh membuat aturan yang mengikat warga negara lain di atas undang-undang. Jika semua orang boleh membuat aturan sendiri, sistem hukum kita akan carut-marut,” tegasnya.
Berawal dari Video Viral Lansia di Monas
Isu ini mencuat ke publik setelah sebuah video viral di media sosial menunjukkan seorang pria memprotes toko roti di Halte Transjakarta Monas pada 18 Desember lalu. Toko tersebut menolak pembayaran tunai dari seorang pelanggan lansia dan mengharuskan penggunaan QRIS.
Saleh menilai kondisi ini sangat tidak manusiawi bagi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses atau pemahaman terhadap teknologi digital (cashless). Ia mencatat banyak calon pembeli akhirnya batal berbelanja karena tidak memiliki kartu atau aplikasi pembayaran digital.
“Kasihan masyarakat kecil atau lansia yang tertinggal zaman. Padahal, uang tunai mereka sah. Tidak ada alasan menolak pembayaran cash selama uang tersebut tidak terbukti palsu,” tambah Saleh.
Dampak Sosial dan Ekonomi
DPR mengkhawatirkan jika praktik penolakan uang tunai ini terus menjamur, akan terjadi segregasi sosial dalam aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, Komisi VII meminta pemerintah segera memanggil dan memeriksa pihak pengelola gerai yang memerintahkan kebijakan “nontunai saja”.
Langkah tegas dari Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan sangat mendesak agar kepercayaan masyarakat terhadap Rupiah sebagai alat pembayaran sah tetap terjaga, sekaligus melindungi hak-hak konsumen di seluruh lapisan masyarakat.
