DILAPORKAN KE BARESKRIM! Ijazah Doktor Hakim MK Arsul Sani PALSU?

Finnews.id – Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arsul Sani, resmi dilaporkan ke Bareskrim Polri. Pelapornya Aliansi Masyarakat Pemerhati Konstitusi. Laporan ke polisi itu tentang dugaan penggunaan ijazah doktor yang dianggap tidak sah.

Koordinator aliansi, Betran Sulani, menyatakan isu tersebut tidak bisa dianggap sepele. Alasannya menyangkut kehormatan lembaga penjaga konstitusi.

“Kami datang untuk melaporkan salah satu hakim MK berinisial AS yang diduga menggunakan ijazah palsu,” ujar Betran di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, pada Jumat, 14 November 2025.

Menurut Betran, jabatan hakim MK mensyaratkan integritas akademik tingkat tinggi. Gelar doktor menjadi salah satu landasan utama dalam kualifikasi seorang hakim.

Karena itu, kebenaran ijazah harus dipastikan. Agar kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi tidak luntur.

“Jika seorang hakim memperoleh jabatan dengan ijazah palsu, itu bentuk tindakan yang merusak wibawa konstitusi,” paparnya.

Betran menegaskan laporan ini diajukan untuk memastikan transparansi. Bukan menjatuhkan siapapun.

Tempat Kuliah Arsul Sani Diselidiki

Aliansi tersebut mengaku telah menyerahkan sejumlah bukti pendukung kepada penyidik. Mayoritas berupa pemberitaan investigatif yang menyoroti kampus tempat Arsul Sani meraih gelar doktornya pada tahun 2023.

Menurut informasi yang mereka himpun, lembaga antikorupsi di Polandia dikabarkan tengah menelusuri legalitas universitas tersebut.

“Ada laporan dari media yang menyebut kampus tempat hakim berkuliah sedang diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Polandia terkait keabsahan institusinya,” jelas Betran.

Ia menambahkan temuan tersebut membuat aliansi merasa perlu melibatkan aparat penegak hukum Indonesia.

Dikutip dari website resmi MK, Arsul Sani meraih pendidikan doktoral bidang justice, policy and welfare studies dimulai di Glasgow School for Business and Society, Glasgow Caledonian University (GCU), Skotlandia. Kemudian dilanjutkan di Collegium Humanum, Warsawa Polandia. Namun tjdak disebutkan tahun berapa.

Sementara itu, Arsul Sani memilih tidak menanggapi secara panjang lebar. Dia menyebut sebagai hakim, dirinya terikat pada aturan etik yang membatasi dirinya tidak berdebat di ruang publik.

“Saya tidak boleh berpolemik. Soal ini juga sedang ditangani Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK),” jelas Arsul.

Dia menyerahkan seluruh proses kepada MKMK dan pihak berwenang.

Laporan ini menambah daftar panjang isu mengenai integritas pejabat publik dalam beberapa tahun terakhir.

Publik kini menanti tindak lanjut dari Bareskrim dan MKMK untuk memastikan apakah dugaan tersebut memiliki dasar kuat atau hanya berujung pada klarifikasi administratif.

Perjalanan kasus ini akan menentukan bagaimana standar etik dan akademik diberlakukan bagi pejabat tinggi negara. Khususnya mereka yang bertugas menjaga konstitusi.