Komisi IX Apresiasi Kebijakan Badan Gizi Nasional: SPPG Wajib Punya Sertifikat Laik Higiene Sanitasi untuk Lindungi Penerima MBG
Finnews.id – Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan baru Badan Gizi Nasional (BGN) yang akan menutup secara permanen dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terbukti lalai dan menyebabkan kasus keracunan massal dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, mengapresiasi langkah tegas ini sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk melindungi penerima manfaat program MBG. Charles Honoris menegaskan bahwa penutupan permanen adalah sanksi yang tepat untuk pihak yang lalai.
“Saya mengapresiasi kebijakan baru yang diumumkan oleh BGN bahwa SPPG yang terbukti menyebabkan Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan dalam pelaksanaan program MBG akan ditutup secara permanen,” tegas Charles Honoris, Selasa (11 November 2025).
Sebagai Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Jaminan Sosial, Charles Honoris menambahkan bahwa ia mendukung sepenuhnya langkah BGN untuk mengambil tindakan tegas terhadap semua pihak yang lalai dalam menjamin kualitas dan higienitas pangan. Hal ini dilakukan demi menjamin keselamatan anak-anak Indonesia yang menjadi target program.
Pembenahan Tata Kelola dan Standar Higienitas Diperketat
Dukungan Komisi IX DPR ini muncul seiring dengan upaya pemerintah membenahi secara menyeluruh tata kelola program MBG. Pemerintah telah menerbitkan petunjuk teknis (juknis) baru yang jauh lebih ketat. Salah satu poin krusial dalam juknis tersebut adalah kewajiban memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi seluruh SPPG yang terlibat dalam penyediaan makanan.
SLHS merupakan instrumen penting yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan setempat. Sertifikat ini berfungsi untuk memastikan dapur pengelola makanan telah memenuhi standar kesehatan dan kebersihan yang tinggi, mulai dari bahan baku, proses pengolahan, hingga mekanisme distribusi makanan kepada penerima.
