finnews.id – Pemerintah terus mempercepat pembangunan hunian tetap (huntap), sebagai solusi bagi masyarakat yang terdampak bencana di berbagai wilayah Indonesia.
Langkah ini menjadi bagian penting dalam proses pemulihan pascabencana, agar warga dapat segera memiliki tempat tinggal yang layak dan aman.
“Ini memang sudah tahapnya, tahap huntara sudah hampir selesai. Jadi sudah mulai masuk ke tahap sudah digenjot percepatan huntap semua,” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, Tito Karnavian.
Salah satu pendekatan yang digunakan adalah skema pembangunan secara komunal.
Dalam sistem ini, pemerintah daerah menyediakan lahan, sementara proses pembangunan dilakukan melalui kolaborasi antara kementerian, lembaga, serta pihak non-pemerintah.
Contoh penerapan skema tersebut terlihat di Desa Dolok Nauli, Kabupaten Tapanuli Utara.
Di lokasi ini, pembangunan huntap melibatkan dukungan dari lembaga sosial yang turut membantu penyediaan rumah bagi masyarakat terdampak.
“Di Aceh, saya diskusi dengan Kepala BNPB kemarin, hampir kira-kira 15 ribu dari 26 ribu itu adalah yang in-situ. Baik yang BNPB bangun atau yang bangun sendiri, dengan diberikan uang oleh BNPB,” ucapnya.
Secara keseluruhan, kontribusi dari pihak non-pemerintah cukup signifikan. Salah satu yayasan tercatat membangun ribuan unit hunian tetap yang tersebar di beberapa provinsi terdampak bencana, seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Jumlah unit yang dibangun mencapai lebih dari dua ribu rumah, dengan distribusi berbeda di tiap daerah.
Di tingkat daerah, pemerintah setempat juga memastikan kesiapan lahan untuk pembangunan.
Lahan yang digunakan umumnya merupakan aset resmi pemerintah daerah yang telah melalui persetujuan legislatif dan memiliki legalitas yang jelas.
Selain itu, proses administrasi terus dipersiapkan agar nantinya kepemilikan rumah dapat diserahkan secara sah kepada masyarakat penerima.
Percepatan pembangunan huntap ini tidak hanya mengandalkan satu instansi, melainkan melibatkan kerja sama lintas sektor.
Sejumlah pihak seperti kementerian terkait, perusahaan penyedia listrik, badan statistik, hingga lembaga penanggulangan bencana turut berperan aktif dalam mendukung kelancaran program ini.
Upaya ini menjadi bukti bahwa pemulihan pascabencana membutuhkan sinergi luas.
Dengan adanya percepatan pembangunan hunian tetap, diharapkan masyarakat terdampak dapat segera meninggalkan tempat pengungsian dan kembali menjalani kehidupan yang lebih stabil.
