finnews.id – Ketua Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) PKS, Mulyanto, menyoroti kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah SPBU swasta.
Menurut Mulyanto, kelangkaan BBM di SPBU swasta seperti Shell bukan sekadar gangguan distribusi biasa, melainkan bukti nyata bahwa kebijakan energi pemerintah tidak siap menghadapi tekanan krisis global yang sedang terjadi.
Mulyanto juga menilai, semestinya Pemerintah segera mempermudah rekomendasi SPBU swasta untuk impor mandiri, agar tekanan kepada SPBU Pertamina dan BBM bersubsidi dapat diantisipasi.
Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019-2024 itu juga membeberkan fakta bahwa pelaku usaha tidak diberi kemudahan untuk mengimpor BBM secara langsung, dan harus bergantung pada Pertamina.
Menurutnya, ini menunjukkan adanya pendekatan sentralistik yang tidak relevan dengan situasi krisis minyak saat ini.
Ketika pasokan BBM swasta terganggu, kata Mulyanto, masyarakat terpaksa beralih ke SPBU Pertamina. Akibatnya, konsumsi BBM bersubsidi diduga akan meningkat dan berpotensi membebani APBN secara signifikan.
Menurut kader PKS tersebut, pemerintah tidak boleh menutup mata. Kelangkaan BBM di SPBU swasta adalah alarm bahwa sistem distribusi energi nasional RI sentralistik.
Dalam kondisi krisis energi global, pemerintah seharusnya mengambil langkah khusus, bukan mempertahankan prosedur birokratis yang kaku dan lambat.
Ia juga memperingatkan kegagalan pemerintah untuk membaca situasi ini akan berujung pada krisis yang lebih luas, seperti kelangkaan BBM, lonjakan subsidi, dan tekanan terhadap stabilitas ekonomi nasional.
Sementara itu, masyarakat ramai-ramai membanjiri kolom komentar sosial media milik Shell Indonesia. Mereka mempertanyakan mengenai ketersediaan BBM Shell yang masih belum bisa dibeli.
Meski tidak secara gamblang membeberkan kapan ketersediaan BBM-nya, namun Shell memastikan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan pemerintah.
