Oleh: Dahlan Iskan
Pemimpin transformasional tidak boleh ngambek. Boleh. Setengahnya saja. Pun dokter Supriyanto, si perumus HWW –hospital without wall– saat dalam proses mengubah RSUD Tulungagung. Ia sempat setengah ngambek. Tidak hanya satu kali.
Misalnya saat usulan perubahan ditolak Bupati Tulungagung. Itu usulan soal sistem honorarium dokter di sana. Dianggap tidak adil sama sekali. Kalau itu besar kecilnya gaji dokter hanya didasarkan umur dan masa pengabdian. Pokoknya lebih tua gajinya lebih besar.
Akhirnya ia pilih mengutamakan praktik sebagai ahli bedah.
Memang itu bisa lebih banyak dapat uang. Tapi tidak bisa memuaskan jiwa pengabdiannya.
Ia pun membentuk tim dokter. Yang senior diminta di depan. Mereka menghadap bupati secara berombongan.
Ide perubahan itu tetap ditolak.
Mereka pun ngambek berjamaah. Ups…agak ngambek. Semua dokter itu minta berhenti. Harus pula dapat persetujuan bupati.
Sambil menunggu respons bupati itulah mereka bekerja sekadar memenuhi kewajiban. Pimpinan RS pun kosong.
Para dokter itu juga ingin Supriyanto diangkat jadi kepala rumah sakit. Juga ditolak.
Di tengah ngambeknya para dokter itulah bupati mau menemui mereka. Tapi tidak mau mengangkat Supriyanto jadi pimpinan mereka. Bupati memilih dokter yang lebih senior. Si senior tidak mau.
Akhirnya Supriyanto merayu si senior: agar mau saja menerima jabatan itu. Si senior akhirnya mau dengan syarat: Supriyanto yang lebih banyak menjalankannya.
Mereka bersetuju.
Itulah awal perubahan. Sistem penggajian dokter diubah. Tidak lagi berdasar panjangnya masa pengabdian tapi berdasar peran, beban kerja, dan prestasi.
Dengan cara itu ternyata bukan saja pendapatan dokter yang naik.
Pendapatan rumah sakit pun drastis. Rumah sakit jadi punya kemampuan memperbaiki penghasilan perawat dan menambah peralatan.
Ketika Supriyanto sudah menjadi direktur, ia pernah ngambek lagi. Gara-gara rumah sakit dianggap sudah sudah punya uang jadilah sasaran: dicurigai ada korupsi di dalamnya. Rumah sakitnya digerebek APH. Sehari penuh.
