finnews.id – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menargetkan pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta 2026 rampung pada hari Senin (22/12). Langkah ini diambil guna memberikan kepastian bagi publik dan mempercepat proses pengumuman resmi.
Ditemui di Balai Kota Jakarta, Pramono menegaskan bahwa dirinya telah menetapkan batas waktu agar keputusan strategis ini dapat diambil secepatnya.
“Sekarang pembahasannya sedang berjalan. Mudah-mudahan hari ini bisa selesai, karena saya memang memberi target agar rampung hari ini,” ujar Pramono kepada awak media.
Pemprov DKI Jakarta saat ini memposisikan diri sebagai mediator di tengah dinamika kepentingan antara dunia usaha dan kelompok pekerja. Pramono mengakui adanya proses “tarik-menarik” dalam diskusi, terutama terkait interpretasi regulasi terbaru.
Dalam menetapkan besaran upah, Pemprov DKI tetap berpedoman pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025. Sesuai aturan tersebut, terdapat rentang penyesuaian (nilai alpha) sebesar 0,5 hingga 0,9 yang menjadi basis perhitungan.
“Tarik-menarik pasti terjadi karena rentangnya sudah diatur dalam PP. Namun, kami akan mengambil posisi yang adil dan seimbang,” tambah Pramono.
Indikator Kenaikan UMP 2026
Gubernur memastikan bahwa UMP DKI Jakarta 2026 dipastikan akan mengalami kenaikan. Besaran kenaikan tersebut akan dikalkulasi berdasarkan tiga faktor utama:
- Tingkat inflasi daerah.
- Laju pertumbuhan ekonomi.
- Faktor penunjang kesejahteraan lainnya.
Berbeda dengan daerah lain, Pramono berkomitmen untuk mengumumkan hasil UMP 2026 lebih cepat dari target nasional. Meski belum merinci tanggal pastinya, optimisme ini didasari oleh progres pembahasan yang berjalan efektif di tahap akhir.
“Pasti ada kenaikan. Karena nilai ‘alpha’-nya sudah memiliki rentang, tinggal disesuaikan dengan kondisi ekonomi,” pungkasnya.
