Finnews.id – Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) akhirnya mengeluarkan putusan tegas terkait isu sensitif yang menyeret Hakim Konstitusi Arsul Sani mengenai dugaan pemalsuan ijazah doktoral.
Dalam sidang yang digelar di Jakarta pada Kamis, MKMK secara resmi memutuskan bahwa Arsul Sani tidak terbukti melakukan pelanggaran etika yang berkaitan dengan isu tersebut.
Keputusan ini dicapai setelah serangkaian klarifikasi mendalam, termasuk rapat pada 20 Oktober 2025 menyusul temuan yang teregistrasi di Sekretariat MKMK pada 7 November 2025. Hasilnya, integritas Hakim Konstitusi dinilai tetap terjaga dalam konteks penegakan Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.
Ketua MKMK, I Dewa Gede Palguna, membacakan putusan yang secara eksplisit menyatakan bahwa tuduhan pemalsuan ijazah tidak berdasar dari sisi etika.
Hal ini merujuk pada prinsip integritas yang termaktub dalam Sapta Karsa Hutama, kode etik tertinggi para hakim konstitusi.
“Hakim terduga (Arsul Sani) tidak terbukti melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana tertuang dalam prinsip integritas dalam Sapta Karsa Hutama,” tegas I Dewa Gede Palguna, dikutip dari laman resmi Mahkamah Konstitusi.
Meskipun MKMK tidak memiliki kewenangan untuk menilai keabsahan dokumen hukum formal, Majelis Kehormatan berhak meninjau apakah perilaku hakim dapat dikategorikan sebagai tindakan tercela yang melanggar kode etik.
Keterbatasan Kapasitas dan Pengukuran Etik Pidana
Sekretaris MKMK, Ridwan Mansyur, dalam pertimbangan hukum dan etika, mengakui bahwa MKMK secara institusional tidak berkapasitas untuk memutus keaslian dan keabsahan ijazah doktoral yang dimiliki Arsul Sani.
Namun, Ridwan menegaskan bahwa MKMK tetap “meminjam” ukuran unsur-unsur delik pemalsuan dokumen sebagaimana diatur dalam hukum pidana (KUHP) untuk menentukan apakah perbuatan hakim yang bersangkutan dapat dikategorikan melanggar etik.
Dalam proses pemeriksaan, Arsul Sani menunjukkan sikap kooperatif dan transparan. Ia diminta untuk menunjukkan dokumen ijazahnya di hadapan Majelis Kehormatan pada Rabu (12/11) dan hadir membawa dokumen tersebut.
