GILA! Influencer Wajib Bersertifikasi, Kalau Tidak Dilarang Ngonten

Finnews.id – Pemerintah China membuat gebrakan kontroversial di dunia maya. Mulai 25 Oktober 2025 lalu, seluruh para influencer wajib memiliki gelar pendidikan atau sertifikasi resmi sesuai dengan topik yang mereka bahas di media sosial.

Aturan ini sontak memicu perdebatan sengit: Apakah ini langkah maju untuk meningkatkan kualitas konten dan memberantas misinformasi, atau justru bentuk pembungkaman kebebasan berekspresi yang semakin memperketat kontrol pemerintah terhadap ruang digital?

Otoritas dunia maya China, Cyberspace Administration of China (CAC), menegaskan konten terkait bidang sensitif seperti keuangan, kesehatan, hukum, pendidikan, dan medis hanya boleh dibuat oleh mereka yang memiliki kualifikasi profesional.

CAC mewajibkan para pembuat konten di platform besar seperti Douyin (TikTok versi China), Weibo, dan Bilibili untuk menyerahkan bukti berupa ijazah, lisensi, atau sertifikat pelatihan yang diakui secara resmi sebelum membahas topik-topik tersebut.

“Kami ingin memastikan bahwa informasi yang beredar di dunia maya berasal dari sumber yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata seorang juru bicara CAC.

Platform Wajib Verifikasi & Cantumkan Sumber Rujukan

Tidak hanya itu, platform media sosial juga diwajibkan memverifikasi kredensial para kreator serta memastikan setiap unggahan mencantumkan sumber rujukan atau penjelasan bila menggunakan konten berbasis kecerdasan buatan (AI).

Pemerintah China juga melarang iklan terselubung untuk produk medis, suplemen, dan makanan kesehatan yang dikemas sebagai “materi edukatif.”

Langkah ini disebut bertujuan mencegah promosi tersamar dan memperkuat akuntabilitas online.

Kebijakan ini disambut beragam oleh masyarakat China. Sebagian pengguna Weibo menilai aturan tersebut positif.  Karena memastikan informasi publik datang dari sumber yang kredibel.

“Sudah saatnya orang dengan keahlian nyata yang memimpin diskusi,” tulis salah satu warganet. Namun, banyak pula yang menilai langkah ini dapat mengekang kebebasan berekspresi dan mematikan suara independen di media sosial.