Prabowo Putuskan Bahasa Portugis Diajarkan di Sekolah, DPR Minta Kajian Manfaatnya

Finnews.id – Presiden Prabowo Subianto memutuskan bahasa Portugis akan diajarkan di sekolah-sekolah Indonesia. Keputusan tersebut disampaikan langsung di hadapan Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva dalam pertemuan bilateral di Istana Negara, Jakarta, Kamis 23 Oktober 2025.

Dalam kesempatan itu, Prabowo menegaskan pentingnya hubungan strategis antara Indonesia dan Brasil. Ia optimistis kerja sama kedua negara akan menghasilkan capaian yang positif di masa mendatang.

“Saya yakin bahwa dalam waktu yang akan datang kita akan mencapai hasil yang lebih baik,” ujar Prabowo.

Sebagai bentuk penguatan hubungan tersebut, Prabowo menyampaikan bahwa bahasa Portugis, bahasa resmi Brasil, akan dijadikan salah satu prioritas dalam dunia pendidikan Indonesia.

“Sebagai bukti bahwa kami memandang Brasil sangat penting, saya telah memutuskan bahwa bahasa Portugis akan menjadi salah satu prioritas bahasa disiplin pendidikan Indonesia,” tegasnya.

Prabowo juga menyampaikan akan segera memberikan arahan kepada Menteri Pendidikan Tinggi dan Sains-Teknologi Brian Yuliarto serta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti untuk menindaklanjuti kebijakan tersebut.

“Saya akan memberi petunjuk kepada para menteri terkait agar mulai mempersiapkan pengajaran bahasa Portugis di sekolah-sekolah Indonesia. Ini bukti bahwa kami sangat menghargai hubungan antara Brasil dan Indonesia,” ucap Prabowo.

Presiden Lula da Silva menyambut baik rencana tersebut. Ia berharap kerja sama antara kedua negara dapat memberikan manfaat luas, tidak hanya di bidang diplomatik, tetapi juga ekonomi, sosial, dan sains.

“Saya berharap selama kunjungan ini kita dapat menjamin keuntungan politik, ekonomi, sosial, dan ilmiah bagi rakyat Indonesia dan Brasil,” kata Lula.

DPR Minta Kajian Manfaat dan Relevansi Pendidikan

Terpisah, kebijakan Presiden Prabowo mengenai pengajaran bahasa Portugis di sekolah mendapat tanggapan dari Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian. Ia menilai kebijakan tersebut perlu disertai kajian mendalam agar memiliki manfaat strategis bagi pelajar Indonesia.