finnews.id – Pemangkasan anggaran sektor transportasi sebesar Rp 17,9 triliun memicu polemik di tengah upaya pemerintah mewujudkan Indonesia Emas 2045.
Kebijakan ini disebut sebagai dampak dari alokasi dana besar untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang dinilai penting namun berisiko mengorbankan sektor strategis lain.
Djoko Setijowarno, Akademisi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Wakil Ketua MTI Pusat, menekankan bahwa program MBG harus tetap selektif agar tidak mengganggu layanan publik dasar seperti transportasi, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.
“Presiden menginstruksikan efisiensi anggaran hingga Rp 306 triliun, dengan Rp 256 triliun berasal dari kementerian/lembaga dan Rp 50 triliun dari transfer ke daerah,” kata Djoko, Minggu.
“Kementerian Perhubungan menjadi salah satu yang paling terdampak, dengan anggarannya dipangkas dari Rp 31,5 triliun menjadi Rp 5,7 triliun. Akibatnya, pegawai honorer dirumahkan sementara, dan seluruh subsidi transportasi dihapus,” tuturnya.
Dampak lainnya kata Djoko adalah ancaman lumpuhnya layanan transportasi umum.
Rencana penghentian operasional subsidi per 1 Februari 2025 sempat diumumkan, meski akhirnya dibatalkan. Namun, pemangkasan tetap berimbas besar pada berbagai sektor transportasi, termasuk subsidi angkutan darat, laut, udara, dan kereta api.
Selain itu, anggaran infrastruktur juga terpangkas drastis.
Kementerian PUPR kini hanya mendapatkan Rp 29,6 triliun dari sebelumnya Rp 110,9 triliun, yang berdampak pada pembangunan jalan dan penanganan bencana.
“Kebijakan ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai efektivitas program prioritas pemerintah jika infrastruktur dan transportasi tidak mendapat perhatian memadai,” tutur Djoko.
“Buruknya infrastruktur bisa memicu inflasi, menekan pertumbuhan ekonomi daerah, serta meningkatkan angka kemiskinan,” tambahnya.
Djoko menyarankan agar subsidi transportasi dialihkan ke Kementerian Keuangan untuk pengelolaan yang lebih efektif.
Selain itu, sebagian anggaran subsidi BBM sebaiknya digunakan untuk mendukung transportasi umum, mengingat 93% subsidi BBM dinikmati pemilik kendaraan pribadi.
