finnews.id – Pemerintah resmi memangkas penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada hari Sabtu sebagai langkah efisiensi anggaran. Kebijakan ini diklaim mampu menghemat hingga Rp1 triliun dalam sehari.
Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menyebut langkah tersebut merupakan bagian dari strategi penajaman belanja negara agar program prioritas tetap berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
Menurut Juda, penghapusan MBG setiap Sabtu dinilai lebih rasional karena peserta didik tidak perlu datang ke sekolah hanya untuk menerima makanan.
“Dalam satu hari saja bisa menghemat sekitar Rp1 triliun. Kalau dihitung sebulan, bisa mencapai Rp4 triliun, dan dalam setahun sekitar Rp50 triliun,” ujarnya dalam acara Kick Off Percepatan Intermediasi Indonesia (PINISI) di Jakarta, Senin.
Tak hanya hari Sabtu, pemerintah juga menghentikan penyaluran program tersebut selama masa libur sekolah.
Juda menegaskan kebijakan ini bukan penghentian program, melainkan refocusing atau penajaman agar pelaksanaan MBG lebih berkualitas.
Pemerintah kini lebih selektif dalam memastikan program berjalan efektif, termasuk mengevaluasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“SPPG yang tidak memenuhi standar nutrisi akan ditindak tegas, bahkan bisa dihentikan sementara operasionalnya,” tegasnya.
Langkah efisiensi ini juga dilakukan untuk menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tetap terkendali, terutama di tengah tekanan kenaikan harga minyak global.
Pemerintah saat ini menahan kenaikan harga BBM bersubsidi demi menjaga daya beli masyarakat, meskipun berdampak pada peningkatan beban subsidi.
Sebagai penyeimbang, pemerintah mengoptimalkan penerimaan negara, termasuk melalui sistem perpajakan berbasis teknologi serta memanfaatkan lonjakan harga komoditas seperti batu bara dan minyak sawit mentah (CPO).
Kebijakan ini dinilai sebagai langkah strategis untuk menjaga stabilitas fiskal tanpa mengorbankan program prioritas masyarakat.
Penghapusan MBG setiap Sabtu menjadi langkah efisiensi besar pemerintah dengan potensi penghematan puluhan triliun rupiah per tahun. Meski demikian, kualitas dan keberlanjutan program tetap menjadi fokus utama pemerintah ke depan.
