finnews.id – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Provinsi Aceh, resmi menjalin kemitraan strategis lintas sektor dengan nilai mencapai Rp1,06 triliun.
Kesepakatan ini menjadi langkah konkret dalam memperkuat hubungan antar daerah, sekaligus membuka peluang pertumbuhan ekonomi baru.
Penandatanganan kerja sama dilakukan langsung oleh Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, bersama Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, di Banda Aceh pada 23 April 2026.
“Kita melakukan kerja sama business to business (B to B) mulai dari OPD, BUMD, serta Hipmi dan Kadin. Nilainya sekitar Rp1,06 triliun. Ini menjadi potensi awal untuk kita kembangkan di masing-masing daerah,” ungkap Ahmad Luthfi.
Kolaborasi lintas daerah tersebut dirancang, berlaku selama satu tahun sebagai tahap awal pengembangan kerja sama yang lebih luas.
“Kami berharap ini memberikan motivasi lebih kepada kami untuk membangun Aceh. Nanti kita lebih sering komunikasi terkait segi perdagangan dan segi aparatur negara,” kata Muzakir Manaf.
Ruang Lingkup Kerja Sama
Kemitraan ini mencakup berbagai sektor penting, mulai dari pemerintahan hingga dunia usaha.
Pada level organisasi perangkat daerah (OPD), kerja sama yang dijalankan memiliki nilai sekitar Rp138,56 miliar.
Beberapa instansi yang terlibat antara lain dinas yang menangani pangan, investasi, industri, tenaga kerja, hingga pariwisata.
Sementara itu, porsi terbesar berasal dari kolaborasi antar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nilai mencapai Rp696,2 miliar.
Kerja sama ini, melibatkan sejumlah perusahaan daerah dan sektor perbankan dari kedua provinsi.
Konsep Kolaborasi untuk Pertumbuhan Bersama
Menurut Ahmad Luthfi, kerja sama ini mengusung pendekatan collaborative government, yaitu model pembangunan berbasis kolaborasi lintas wilayah.
Melalui konsep tersebut, setiap daerah diharapkan mampu saling melengkapi potensi yang dimiliki sehingga tercipta pertumbuhan yang lebih merata.
Ia juga menekankan bahwa skema kerja sama tidak hanya terbatas pada pemerintah, tetapi melibatkan hubungan business to business antara berbagai pihak, termasuk BUMD dan asosiasi pengusaha.
Kerja sama ini dinilai sebagai fondasi awal dalam membangun ekosistem ekonomi baru, khususnya di kedua provinsi.
