“Pelayanan publik tidak boleh terganggu. Urusan kesehatan atau pendidikan yang memang harus ada di lapangan tetap bekerja seperti biasa di kantor,” tegas Pramono.
Untuk menjamin produktivitas, sistem pengawasan digital diperketat. Para ASN yang bertugas dari rumah wajib melakukan absensi daring sebanyak dua kali sehari. Tak hanya itu, mereka harus memastikan kamera selalu menyala saat rapat koordinasi berlangsung guna membuktikan kehadiran fisik dan profesionalisme mereka selama jam kerja.
Sorotan Tajam Terkait Produktivitas dan Pengawasan
Kebijakan ini tak pelak memicu perdebatan di ruang publik. Di atas kertas, pengurangan mobilitas ASN memang mampu menekan konsumsi energi dan mengurangi kemacetan Jakarta. Namun, tantangan besar muncul pada aspek pengawasan dan konsistensi pelayanan.
Ketua Umum Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI), Trubus Rahardiansyah, mengingatkan pemerintah agar waspada terhadap persepsi keliru di kalangan ASN. Ia mengkhawatirkan kebijakan WFH Jumat ini justru dianggap sebagai “bonus” libur akhir pekan yang diperpanjang.
“Ada pandangan bahwa WFH hari Jumat ini dianggap keberuntungan karena dianggap tambahan libur. Mereka bisa leluasa bepergian padahal statusnya sedang bekerja,” kata Trubus saat dihubungi.
Trubus menekankan bahwa pimpinan unit kerja memegang kunci keberhasilan kebijakan ini. Para kepala dinas hingga kepala seksi harus mengawasi anak buahnya secara ketat melalui indikator kinerja yang terukur. Tanpa beban kerja yang jelas, efisiensi yang dicita-citakan pemerintah bisa berubah menjadi pemborosan anggaran akibat penurunan produktivitas.
Ujian Kesiapan Infrastruktur Digital
Selain masalah mentalitas, kesiapan teknologi menjadi pilar utama. Pemerintah perlu memastikan seluruh aplikasi pendukung kinerja tidak mengalami kendala teknis saat diakses secara massal. Trubus juga menyoroti pentingnya edukasi digital secara bertahap, terutama bagi wilayah-wilayah yang infrastruktur internetnya belum sekuat Jakarta.
“Daerah harus memahami cara-cara kerja menggunakan sistem digital secara bertahap agar tidak ada ketimpangan kualitas pelayanan,” tambahnya.
