finnews.id – Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, menegaskan bahwa negara harus hadir dalam memastikan pelayanan jemaah berjalan optimal. Hal ini ia sampaikan saat melakukan kunjungan kerja dan rapat koordinasi bersama jajaran Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Jawa Tengah di Asrama Haji Semarang.
Pertemuan tersebut bertujuan untuk memitigasi kendala teknis sekaligus memastikan kesiapan layanan menjelang keberangkatan haji tahun 1447 H/2026 M.
Tiga Fokus Utama: Kuota, Fasilitas, dan Penertiban KBIHU
Dalam diskusi yang berlangsung intens, Menteri menyoroti tiga aspek penting yang harus segera dibenahi. Ia menekankan optimalisasi penyerapan kuota, peningkatan standar fasilitas asrama, serta penegakan aturan bagi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU).
Ia meminta seluruh jajaran bergerak cepat, terutama dalam mengisi sisa kuota akibat jemaah wafat, sakit, atau mengundurkan diri. Sistem Siskohat di daerah diminta aktif agar kursi kosong langsung diisi oleh jemaah cadangan yang sudah melunasi biaya.
“Isu kuota ini sangat krusial di tingkat nasional. Saya tidak ingin melihat ada satu kursi pun yang kosong atau mubazir hanya karena lambatnya administrasi mitigasi. Setiap kursi adalah harapan jemaah yang sudah mengantre belasan tahun,” tegas Menhaj di Semarang, Jum’at, 3 April 2026.
Distribusi Perlengkapan dan Fasilitas Jadi Sorotan
Selain fokus pada kuota, Menteri juga mengecek langsung kondisi fasilitas di Asrama Haji Semarang. Ia menetapkan tenggat waktu ketat untuk distribusi perlengkapan jemaah.
Menurutnya, seluruh koper dan atribut haji harus sudah diterima 100 persen oleh jemaah sebelum mereka memasuki asrama.
Ia juga menyoroti kelayakan fasilitas seperti kasur, pendingin ruangan (AC), serta kualitas katering, terutama untuk jemaah lanjut usia.
“Wajah pelayanan kementerian kita tercermin dari bagaimana kita menjamu tamu Allah di asrama. Jika ada vendor yang lamban atau fasilitas asrama yang tidak layak, saya instruksikan untuk segera diganti dalam hitungan hari. Tidak ada kompromi untuk kenyamanan jemaah, terutama bagi para lansia kita,” tambah Menhaj.
Menteri Ingatkan Tidak Ada Perlakuan Khusus
Dalam kesempatan tersebut, Menteri juga menegaskan pentingnya keadilan dalam ekosistem penyelenggaraan haji. Ia mengingatkan agar tidak ada pihak yang meminta perlakuan khusus, termasuk KBIHU maupun Petugas Haji Daerah (PHD).
Ia meminta Kakanwil Jawa Tengah untuk menertibkan praktik yang tidak sesuai prosedur, seperti pengaturan fasilitas secara mandiri di luar standar operasional.
“Saya titipkan pesan kepada seluruh Kakanwil dan jajarannya: tertibkan KBIHU yang melanggar SOP. Kita harus adil. Begitu juga dengan PHD, mereka harus benar-benar kompeten dan siap bekerja melebur dengan PPIH. Tugas petugas adalah melayani jemaah, bukan melayani pejabat atau kelompok tertentu,” tegas Menhaj.
Negara Hadir untuk Jemaah Haji Indonesia
Melalui rangkaian koordinasi ini, Menteri Haji dan Umrah ingin memastikan bahwa pelayanan haji berjalan transparan, adil, dan nyaman. Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
Dengan langkah tegas dan koordinasi yang solid, diharapkan operasional haji tahun 2026 mampu memberikan pengalaman terbaik bagi seluruh jemaah Indonesia.
