Finnews.id – Kabar mengenai adanya Pemerintah Daerah (Pemda) yang mengalokasikan anggaran fantastis untuk kebutuhan konsumsi memicu reaksi keras dari parlemen. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI berencana memanggil Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian guna memberikan penjelasan mendalam terkait temuan anggaran makan dan minum yang mencapai Rp1 miliar per hari di satu daerah.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, menegaskan bahwa angka tersebut sangat tidak masuk akal jika hanya digunakan untuk kebutuhan konsumsi harian. Pihaknya merasa perlu melakukan klarifikasi langsung guna memastikan daerah mana yang melakukan pemborosan anggaran tersebut.
“Kalau saya melihatnya, Rp1 miliar per hari itu menurut hemat saya tidak masuk akal. Maka dari itu, nanti mungkin kita akan memanggil Kemendagri untuk menyampaikan Pemda mana yang sampai mengeluarkan biaya miliaran sehari,” ujar Bahtra di Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat (16/1).
Hasil “Plototin” APBD oleh Mendagri
Isu ini mencuat setelah Mendagri Tito Karnavian mengungkapkan hasil tinjauan timnya terhadap struktur APBD sejumlah daerah. Dalam acara “Semangat Awal Tahun 2026” pada Rabu lalu, Tito menyebut pihaknya sengaja memantau detail belanja daerah yang terindikasi boros dan tidak efisien.
“Kami melakukan review APBD mereka, kita ‘plototin’ belanjanya yang kira-kira boros. Masa ada satu daerah yang dulu itu satu hari bisa Rp1 miliar untuk makan minum,” ungkap Tito dengan nada menyayangkan.
Menanggapi temuan tersebut, Tito langsung mengambil langkah tegas dengan memangkas anggaran daerah yang bersangkutan. Ia juga menginstruksikan seluruh kepala daerah agar mulai melakukan penghematan besar-besaran terhadap belanja yang tidak krusial.
Instruksi Penghematan: Zoom Meeting dan Perjalanan Dinas
Mendagri mendorong para kepala daerah untuk mengalihkan dana transfer pusat ke kegiatan yang lebih berkualitas dan tepat sasaran. Ia menekankan agar rapat-rapat koordinasi tidak lagi dilakukan di hotel jika bisa memanfaatkan teknologi komunikasi jarak jauh.
“Belanja pemerintah harus dihemat. Kalau bisa Zoom meeting, ya Zoom meeting saja, tidak perlu di hotel. Apalagi rapat yang harusnya cuma sekali, dibuat jadi sepuluh kali. Perjalanan dinas juga harus dihemat, jangan dilebih-lebihkan,” tegas mantan Kapolri tersebut.
Selain penghematan internal, Tito juga meminta para pemimpin daerah untuk lebih kreatif dalam mengembangkan sektor swasta. Tujuannya agar daerah memiliki kemandirian fiskal dan tidak terus-menerus bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.
Langkah DPR yang akan memanggil Kemendagri ini diharapkan menjadi momentum transparansi agar masyarakat mengetahui daerah mana saja yang belum bijak dalam mengelola uang rakyat, terutama di tengah upaya pemerintah pusat mendorong efisiensi nasional di tahun 2026.
