Pantau Aceh Tamiang dari Udara, Mendagri Instruksikan Percepatan Pembersihan Lumpur Pasca-Banjir

Finnews.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan perlunya percepatan penanganan dampak bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Kabupaten Aceh Tamiang. Dalam kunjungannya, Tito menyoroti kondisi Aceh Tamiang yang masih tertutup lumpur pekat, sehingga memerlukan penanganan lebih intensif dibanding daerah terdampak lainnya.

Hal tersebut ia sampaikan saat memberikan arahan langsung kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Kantor Bupati Aceh Tamiang pada Senin 22 Desember 2025.

Dalam keterangan resminya, Tito menyebut perbedaan kontras kondisi geografis Aceh Tamiang pasca-bencana.

“Saya melihat dari udara tadi, Aceh Tamiang agak berbeda karena masih banyak sisa lumpur,” ungkap Tito.

Kondisi ini sangat berbeda dengan wilayah bencana lain mulai bersih dari lumpur paska banjir dan longsor.

“Kondisinya cukup kontras jika dibandingkan dengan lokasi bencana lain yang saya kunjungi, seperti di Sumatera Barat,” ujar Tito.

Prioritas Pembersihan Fasilitas Publik

Mendagri menginstruksikan jajaran pemerintah daerah, TNI, Polri, dan relawan untuk menjadikan pembersihan lumpur sebagai prioritas utama. Fokus pembersihan harus menyasar fasilitas umum, pusat kesehatan, sekolah, hingga kantor pemerintahan agar roda pelayanan publik bisa kembali berjalan normal.

“Pembersihan lumpur ini nomor satu menurut saya. Kehadiran negara harus tampak nyata di tengah masyarakat melalui kerja bakti massal ini,” tegasnya.

Tambahan Dana BTT dan Beras Gratis Tanpa Batas

Menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto, pemerintah pusat telah memobilisasi bantuan lintas kementerian untuk membantu daerah terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Tito membawa kabar baik terkait dukungan anggaran dan logistik bagi para korban.

Presiden memutuskan untuk menambah bantuan Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp 4 miliar bagi setiap kabupaten/kota yang terdampak, serta Rp 20 miliar untuk tingkat provinsi. Selain itu, Tito berhasil menggalang dukungan antardaerah yang kini totalnya mencapai hampir Rp 60 miliar.