finnews.id – Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menilai potensi UMKM tenun ikat di Nusa Tenggara Timur sangat kaya dan variatif sehingga perlu dukungan akses modal dan pembinaan berkala dari pemerintah.
“UMKM tenun di NTT sangat potensial dan variatif. Meskipun terlihat mirip, setiap suku dan setiap pulau menghasilkan motif yang berbeda-beda, sehingga sebenarnya sangat kompetitif.
Namun, tantangannya bagaimana produk ini bisa berkembang dengan dukungan modal yang cukup, agar saat dipasarkan ke luar daerah semakin menarik dan meningkatkan penjualan,” katanya saat berkunjung ke galeri UMKM Tenun Ikat Ina Sabu di Kupang, Kamis.
Ia menyebut pengembangan UMKM tenun dapat menjadi sektor yang bisa lebih cepat mendongkrak perekonomian masyarakat, terutama pelaku usaha kecil dan menengah di pedesaan.
“Di NTT lahan pertanian masih minim dan ketersediaan air juga terbatas. Karena itu, pengembangan UMKM dapat menjadi sumber ekonomi potensial yang menghidupkan masyarakat.
Apalagi produksi kain-kain tenun lebih banyak dilakukan di desa bukan kota,” katanya.
Saleh menegaskan pentingnya peran aktif pemerintah dalam pembinaan pelaku UMKM tersebut agar bisa berfokus menghasilkan produk dengan kualitas lebih tinggi dan nilai jual lebih baik.
Jika penjualan meningkat, maka UMKM dan sektor ekonomi kreatif di sini akan tumbuh lebih baik.
Selanjutnya, kami berharap pemerintah berperan aktif dalam pembinaan UMKM agar produksi mereka lebih terfokus dan menghasilkan barang dengan nilai jual lebih baik.
Harga produk di sini juga cukup tinggi.
“Tadi saya lihat ada tenun yang harganya mencapai Rp3 juta untuk produk jadi (fesyen) dan Rp2,5 juta untuk yang belum jadi. Harganya sudah setara batik berkualitas di Jakarta. Ini peluang yang bagus,” ujarnya.
Ia menambahkan jika pemerintah aktif membina, produk UMKM lokal bisa dipasarkan bukan hanya di NTT, tetapi juga ke Pulau Jawa dan wilayah lain.
Targetnya seperti batik Jawa yang sudah dipasarkan ke seluruh Indonesia bahkan ke luar negeri.
Saleh menegaskan pengembangan usaha membutuhkan akses modal, termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR). Komisi VII, lanjut dia, berperan mengawasi penyaluran KUR dan Penyertaan Modal Negara (PMN) serta mendorong agar pelaku UMKM bisa mengakses pembiayaan tersebut.
