Home News Survei Indikator Politik: Mayoritas Masyarakat Sangat Puas dengan MBG
News

Survei Indikator Politik: Mayoritas Masyarakat Sangat Puas dengan MBG

Bagikan
Janji insentif Rp5 juta konten positif MBG
ilustrasi makan bergizi gratis di sekolah
Bagikan

finnews.id – Hasil survei terbaru Indikator Politik Indonesia menyatakan bahwa sebanyak 87,1 persen responden atau mayoritas setuju atas program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah digiatkan oleh pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto sejak 6 Januari 2025.

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi dalam tayangan YouTube bertajuk “Evaluasi Publik atas Kinerja Presiden dan Kabinet Merah Putih”, yang dikutip pada Senin 27 Januari 2025.

“Pertama, kita tanya dulu, tahu tidak program MBG (Makan Bergizi Gratis) yang sudah dilaksanakan sejak 6 Januari 2025. Yang tahu ssbanyak 91,3 persen. Dari 91,3 persen, yang mengaku sangat puas, dan puas mencapai 64,6 persen,” ungkap Burhanuddin.

Dalam hasil survei yang sama turut terungkap bahwa mayoritas masyarakat menilai, program Makan Bergizi Gratis tersebut akan membantu pemenuhan kebutuhan pangan di Indonesia dengan persentase sangat percaya dan percaya mencapai angka 76,9 persen.

Selain itu, sebanyak 78,4 persen responden meyakini program MBG dapat membantu mengatasi masalah stunting di Indonesia. Adapun masyarakat yang menilai program MBG cukup atau sangat baik dalam membantu meningkatkan kegiatan usaha kecil di masyarakat mencapai 74,2 persen.

“Kemudian, meski tampak kritik warga juga sangat besar terkait kecukupan nilai gizi dan penyelenggaraan yang bersih dari praktik korupsi, mayoritas warga tetap puas ataS pelaksanaan program yang sudah berjalan sejak 6 Januari 2025 lalu, 64.6 persen,” tulis Indikator Politik Indonesia dalam kesimpulan survei mereka.

Program Makan Bergizi Gratis, disebut Indikator Politik Indonesia, sangat erat kaitannya dengan isu-isu utama yang berkenaan langsung dengan kehidupan warga sehari-hari.

“Hampir separuh warga menilai bahwa program tersebut sebaiknya diberikan kepad! seluruh anak di Indonesia (47.4 persen),” pungkas Indikator Politik Indonesia. (Bianca/dsw)

Bagikan
Artikel Terkait
Penetapan status hukum Wali Kota Madiun Maidi
News

KPK Naikkan Kasus OTT Wali Kota Madiun ke Penyidikan, Status Hukum Maidi Segera Diumumkan

Finnews.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bergerak cepat memproses hasil Operasi Tangkap...

Peringatan Dini Cuaca Ekstrem Januari 2026
News

Waspada! BMKG Rilis Peringatan Dini Cuaca Ekstrem Sepekan ke Depan, NTT Berstatus Awas

Finnews.id – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memberikan peringatan serius terkait...

News

Tragedi ATR 42-500: Video Call Florencia Lolita hingga Pencarian Total Korban

finnews.id – Tragedi pesawat ATR 42-500 adalah suatu hal pilu yang masih...

Hukum & KriminalNews

Bupati Pati Sudewo Terjaring OTT KPK, Kini Diperiksa di Polres Kudus

finnews.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi bahwa Bupati Pati, Sudewo (SDW)...