Kordinator JRP, Sandi Martha Praja, membela pemasangan pagar laut di Tangerang, ternyata sudah di-drop out dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Simak faktanya di sini!
finnews.id – Sandi Martha Praja, Kordinator Jaringan Rakyat Pantura (JRP), mendadak menjadi sorotan publik setelah munculnya klaimnya tentang pembangunan pagar laut di Perairan Kabupaten Tangerang. Sandi mengklaim bahwa proyek pagar laut sepanjang 30,16 kilometer ini adalah hasil swadaya masyarakat setempat, yang bertujuan untuk mencegah abrasi dan merusak pantai.
Namun, klaim tersebut tidak hanya menjadi kontroversi karena proyek tersebut terkesan misterius. Sandi yang kerap mengatasnamakan diri sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT), ternyata telah Drop Out (DO) dari kampusnya sejak 2021. Fakta ini mengungkap sisi lain dari Sandi Martha Praja yang mencuri perhatian publik.
Terungkap: Sandi Sudah Dikeluarkan dari UMT Sejak 2021
Dalam konfirmasi yang diterima oleh Disway.id pada 21 Januari 2025, Kepala Hubungan Masyarakat (Humas) UMT, Agus Kristian, membenarkan bahwa Sandi Martha Praja sudah tidak lagi terdaftar sebagai mahasiswa UMT sejak 2021.
“Kami mengonfirmasi bahwa Sandi tidak lagi tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) UMT sejak tahun 2021,” ujar Agus.
Fakta ini memunculkan pertanyaan besar: Mengapa Sandi terus mengaku sebagai mahasiswa UMT saat memberikan pernyataan publik? Tentu saja hal ini menambah rasa curiga publik terhadap kredibilitasnya.
Pagar Laut Tangerang: Proyek yang Menjadi Sorotan
Menurut Sandi, pagar laut ini memiliki banyak manfaat, termasuk mencegah abrasi, melindungi infrastruktur pesisir, dan menjadi habitat untuk kerang hijau serta udang. Ia juga menyebut bahwa pagar laut ini memberikan kesejahteraan lebih bagi nelayan setempat.
Namun, keberadaan pagar laut ini semakin menambah pertanyaan tentang asal-usul dan transparansi proyek tersebut. Apakah benar ini hanya proyek swadaya masyarakat, atau ada pihak lain yang terlibat dalam pembangunan pagar laut ini?
Pemerintah Terlambat Atasi Kesejahteraan Nelayan
Sandi juga mengungkapkan bahwa masyarakat pesisir di Kabupaten Tangerang, mayoritas nelayan, mengalami kesulitan ekonomi yang serius. Ia menilai belum ada kebijakan signifikan dari pemerintah daerah maupun pusat yang menyentuh langsung kesejahteraan nelayan.
“Pemerintah harus malu, karena warga dengan inisiatif sendiri sudah melakukan sesuatu untuk melindungi lingkungan mereka,” ujar Sandi dengan penuh penekanan.
Proyek pagar laut ini, meskipun memberikan manfaat untuk masyarakat pesisir, menunjukkan bahwa warga setempat harus bertindak mandiri di tengah ketidakpedulian pemerintah terhadap kesejahteraan mereka.
Reaksi Pemerintah dan Kontroversi Pagar Laut
Sandi menegaskan bahwa pemerintah seharusnya tidak panik dan perlu lebih bijak menyikapi keberadaan pagar laut tersebut. “Ini adalah bukti inisiatif rakyat yang peduli dengan nasib mereka, bukan untuk menjadi bahan politisasi,” ujarnya.
Namun, banyak pihak mempertanyakan apakah benar pagar laut dari bambu dan kerucuk ini dapat menjadi solusi jangka panjang untuk masalah abrasi. Apakah pemerintah sudah cukup serius menangani bencana alam yang mengancam wilayah pesisir ini? (Cahyono/DSW)
