Kementerian PKP fokus pada KPR FLPP, Proyek Strategis Nasional, dan menarik investor luar negeri.
finnews.id – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sedang mempersiapkan peta jalan (road map) untuk lima tahun ke depan. Ini merupakan bagian dari strategi besar dalam merealisasikan target pembangunan tiga juta rumah per tahun.
Menteri PKP Maruarar Sirait, atau yang akrab disapa Ara, mengungkapkan bahwa road map ini bertujuan untuk mengoptimalkan program perumahan yang melibatkan semua pemangku kepentingan.
“KPR FLPP memberikan solusi nyata untuk masyarakat yang ingin memiliki rumah dengan cara yang lebih terjangkau,” ujarnya.
Dalam rapat yang digelar di Jakarta pada Rabu malam, 15 Januari 2025, Ara menekankan pentingnya Program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Program ini terbukti sangat membantu masyarakat dalam memiliki rumah.
Menurut Ara, data dari BP Tapera mencatat bahwa sejak awal pemerintahan Presiden Prabowo pada Oktober 2024 hingga 5 Januari 2025, sekitar 65 ribu unit rumah telah berhasil disalurkan, baik dalam bentuk akad maupun yang sudah siap huni.
Selain itu, Menteri Ara menegaskan akan terus mendorong pembangunan perumahan melalui Proyek Strategis Nasional (PSN). Proyek ini direncanakan akan terintegrasi dengan fasilitas transportasi umum di perkotaan, untuk menciptakan hunian yang lebih efisien dan ramah lingkungan.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah, juga menyampaikan progres terkait langkah strategis lainnya. Menurut Fahri, kementerian sedang menyelesaikan penetapan pejabat eselon 1 untuk memimpin unit kerja sesuai dengan Peraturan Menteri PKP No. 1 Tahun 2024. Pembagian anggaran dan penetapan alokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) akan segera dilakukan setelah pengisian jabatan tersebut.
Fahri juga menyoroti pentingnya menarik investor luar negeri untuk turut serta dalam pembangunan rumah di Indonesia. Ini akan mempercepat tercapainya target tiga juta rumah per tahun.
Dengan rencana besar ini, Kementerian PKP optimis dapat mempercepat pembangunan perumahan yang terjangkau bagi masyarakat Indonesia. (*)
