finnews.id – Kebijakan terbaru pemerintah terkait harga rumah susun (rusun) subsidi menuai sorotan tajam. Pasalnya, harga unit kini bisa mencapai Rp500 juta hingga Rp600 jutaan, dinilai tidak lagi ramah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Aturan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 23/KPTS/M/2026 yang mengatur batas harga jual dan skema kredit hunian vertikal bersubsidi.
Dalam regulasi terbaru, harga tertinggi rusun subsidi di Jakarta Pusat mencapai Rp14,5 juta per meter persegi. Untuk unit tipe 45, total harga bisa menyentuh Rp625,5 juta.
Sementara itu, di beberapa daerah lain, harga terendah masih berada di kisaran Rp450 juta untuk tipe serupa.
CEO Indonesia Property Watch, Ali Tranghanda, menilai harga tersebut jauh dari kemampuan mayoritas pekerja, khususnya di Jakarta.
Dengan Upah Minimum Regional (UMR) sekitar Rp5,7 juta, masyarakat dinilai idealnya hanya mampu membeli hunian di kisaran Rp300 jutaan.
“Kalau harga rusun sudah Rp500 jutaan, ini tidak lagi menyasar MBR. Justru yang bisa beli adalah mereka dengan gaji sekitar Rp9 juta ke atas,” ujarnya.
Ali mengusulkan agar pemerintah menerapkan skema harga bertingkat (tier) sesuai kebutuhan pasar. Selain itu, pemanfaatan lahan negara yang belum digunakan dinilai bisa menekan biaya pembangunan.
Ia juga menyarankan penggabungan konsep rusun milik (rusunami) dan rusun sewa (rusunawa) dalam satu kawasan agar lebih fleksibel dan tepat sasaran.
Berdasarkan kajian Indonesia Property Watch, harga ideal rusun subsidi berada di rentang Rp350 juta hingga Rp500 juta agar dapat terserap pasar secara maksimal.
Jika harga terlalu tinggi, dikhawatirkan program subsidi justru tidak tepat sasaran dan sulit diakses masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Jika daya beli masyarakat tetap terbatas, opsi rusun sewa (rusunawa) dinilai lebih realistis. Namun, kualitasnya perlu ditingkatkan agar layak bagi kalangan urban menengah ke bawah.
Ketua Umum The HUD Institute, Zulfi Syarif Koto, juga mengkritik skema pembiayaan.
