finnews.id – Pernyataan mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu menjadi sorotan setelah menyebut event Organizer (EO) sebagai “tempat korupsi paling aman”.
Dalam sebuah program talkshow televisi, Said Didu menyebut bahwa penggunaan EO dalam acara-acara pemerintah telah memboroskan anggaran. Maka dari itu ia meminta kegiatan EO harus dihentikan.
“EO acara pemerintah cabut semua. Hamir semua kegiatan pemerintah bahkan halal bihalal pakai EO,” ucap Said Didu dalam acara Rakyat Bersuara pada Minggu 5 April 2026.
“Masa EO pemerintah besar? mulai angka berapa?,” tanya Aiman Witjaksono ke Said Didu.
“Menurut saya seluruh daerah di atas 30 triliun,” jelas Said Didu.
Said Didu kembali menjelaskan jika EO pemerintah tersebut merupakan “tempat korupsi paling aman”.
“Itu harus dicabut, coba lihat lembaga yang anggaranya besar itu EO yang ngatur semua,” jelasnya.
Said Didu khawatir akan segala kegiatan pemerintah harus menggunakan EO, salah satunya peresmian SPBU dan halal bihalal.
Profil Singkat Said Didu
Muhammad Said Didu adalah seorang mantan birokrat dan pengamat kebijakan publik Indonesia yang dikenal kritis terhadap pemerintah. Ia memiliki latar belakang kuat di bidang teknik dan manajemen industri, serta pengalaman panjang di berbagai posisi strategis pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Karier Birokrasi dan BUMN
Said Didu menghabiskan sebagian besar masa kariernya sebagai PNS di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Puncak karier birokrasinya adalah saat ia menjabat sebagai Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) periode 2005–2010 di bawah kepemimpinan Menteri Sugiharto dan Sofyan Djalil.
Beberapa jabatan penting lainnya yang pernah diemban:
Komisaris Utama PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IV.
Komisaris PT Bukit Asam Tbk.
Ketua Persatuan Insinyur Indonesia (PII) periode 2012–2015.
Anggota MPR RI (Utusan Daerah) periode 1997–1999.
Staf Khusus Menteri ESDM (Sudirman Said) pada tahun 2014–2016.
Aktivitas sebagai Kritikus Politik
Setelah tidak lagi menjabat di pemerintahan, Said Didu bertransformasi menjadi salah satu tokoh yang paling vokal dalam mengkritik kebijakan pemerintah, terutama di bidang ekonomi, pengelolaan BUMN, dan proyek strategis nasional (PSN).
Kasus “Manusia Merdeka”: Ia sering melabeli dirinya sebagai “Manusia Merdeka” setelah resmi berhenti dari status Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tahun 2019 demi menjaga independensinya dalam melontarkan kritik.
Diskursus Publik: Ia aktif di media sosial (X/Twitter) dan YouTube untuk membedah data-data anggaran negara, utang, dan tata kelola korporasi negara.
Isu PIK-2: Pada akhir 2024 dan memasuki 2025, ia menjadi sorotan publik karena keberaniannya membela warga terdampak proyek pembangunan di Pantai Indah Kapuk 2 (PIK-2), yang kemudian menyeretnya ke dalam beberapa proses hukum terkait UU ITE.
Ciri Khas dan Pandangan
Said Didu dikenal dengan gaya bicaranya yang lugas dan teknokratis karena latar belakang pendidikannya sebagai insinyur. Ia sering menekankan pentingnya transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan aset negara. Meskipun sering dianggap sebagai oposisi, ia menyatakan bahwa kritik yang disampaikannya berbasis pada data dan kecintaan terhadap kedaulatan ekonomi Indonesia.
