finnews.id – Bangladesh mengambil langkah drastis untuk menghadapi tekanan krisis energi global. Pemerintah resmi memangkas jam kerja kantor dan toko, sekaligus melarang penggunaan lampu dekoratif dalam acara pernikahan mulai Jumat (3 April).
Kebijakan ini bertujuan untuk menghemat cadangan energi di tengah kenaikan harga global yang dipicu konflik di Timur Tengah.
Ketergantungan Impor Energi Jadi Tantangan
Bangladesh sangat bergantung pada impor energi. Negara ini mengimpor sekitar 95 persen kebutuhan minyak dan gas, sebagian besar berasal dari kawasan Timur Tengah.
Meski pemerintah memastikan pasokan bensin dan solar masih mencukupi, kekhawatiran tetap muncul karena jalur distribusi dinilai tidak stabil.
Sebagian besar listrik di Bangladesh, sekitar 60 persen, dihasilkan dari gas impor. Sementara itu, solar banyak digunakan untuk mendukung sektor pertanian.
Jam Operasional Dipersingkat Secara Nasional
Pemerintah di Dhaka langsung mengatur ulang jam operasional berbagai sektor. Semua kantor pemerintah, swasta, dan bank kini harus tutup lebih awal.
“Jalur pasokan bahan bakar tidak aman… baik kantor pemerintah maupun swasta akan beroperasi dari pukul 9 pagi hingga 4 sore, sementara bank akan tetap buka dari pukul 9 pagi hingga 3 sore,” kata sekretaris pemerintah senior Nasimul Gani kepada wartawan dalam konferensi pers Kamis malam.
Selain itu, pusat perbelanjaan yang biasanya buka hingga malam hari kini diwajibkan tutup pukul 6 sore. Namun, toko bahan makanan tetap diperbolehkan beroperasi seperti biasa untuk menjaga kebutuhan masyarakat.
Larangan Lampu Dekoratif Diperluas hingga Pernikahan
Pemerintah tidak hanya membatasi aktivitas ekonomi, tetapi juga menyasar kegiatan sosial. Larangan penggunaan lampu dekoratif yang sebelumnya berlaku di pusat perbelanjaan kini diperluas hingga acara pernikahan.
Di Bangladesh, pernikahan biasanya berlangsung meriah dengan ratusan tamu dan dekorasi yang mencolok. Karena itu, pembatasan ini menjadi langkah signifikan dalam menekan konsumsi energi.
Penghematan Anggaran dan Aktivitas Pemerintah
Selain pembatasan operasional, pemerintah juga mengurangi pengeluaran internal. Setiap departemen diminta menunda pembelian kendaraan dan komputer serta membatasi biaya jamuan acara kerja.
Kegiatan pelatihan luar negeri bagi pejabat pemerintah juga dihentikan sementara. Bahkan, pelatihan dalam negeri akan dikurangi hingga setengahnya.
Langkah-langkah ini diperkirakan mampu menghemat setidaknya 30 persen dari total konsumsi bahan bakar nasional.
Pemerintah juga mempertimbangkan penyesuaian jadwal sekolah dan perguruan tinggi. Selain itu, Bangladesh tengah merencanakan pengadaan bus listrik untuk mendukung transportasi siswa yang lebih efisien energi.
Upaya Tambahan dan Pengawasan Ketat
Untuk mengatasi krisis yang semakin kompleks, Bangladesh mencari pinjaman sekitar 2 miliar dolar AS dari lembaga donor multilateral.
Di sisi lain, pemerintah sudah lebih dulu menerapkan pembatasan pembelian bahan bakar dan menghentikan produksi di sebagian besar pabrik pupuk.
Pengawasan di lapangan juga diperketat. Aparat kepolisian dikerahkan untuk berjaga di stasiun pengisian bahan bakar yang sempat dipadati masyarakat.
Seorang juru bicara Divisi Bahan Bakar dan Energi mengungkapkan bahwa pemerintah telah melakukan sekitar 5.000 razia. Dalam operasi tersebut, petugas berhasil menyita sekitar 400.000 liter bahan bakar ilegal dalam periode 3 Maret hingga 1 April.
Strategi Bertahan di Tengah Ketidakpastian Energi
Dengan berbagai kebijakan ini, Bangladesh berupaya menekan dampak krisis energi global sekaligus menjaga stabilitas dalam negeri. Pemerintah berharap langkah penghematan ini dapat membantu negara bertahan hingga kondisi pasokan energi kembali normal.
