Penghematan Anggaran dan Aktivitas Pemerintah
Selain pembatasan operasional, pemerintah juga mengurangi pengeluaran internal. Setiap departemen diminta menunda pembelian kendaraan dan komputer serta membatasi biaya jamuan acara kerja.
Kegiatan pelatihan luar negeri bagi pejabat pemerintah juga dihentikan sementara. Bahkan, pelatihan dalam negeri akan dikurangi hingga setengahnya.
Langkah-langkah ini diperkirakan mampu menghemat setidaknya 30 persen dari total konsumsi bahan bakar nasional.
Pemerintah juga mempertimbangkan penyesuaian jadwal sekolah dan perguruan tinggi. Selain itu, Bangladesh tengah merencanakan pengadaan bus listrik untuk mendukung transportasi siswa yang lebih efisien energi.
Upaya Tambahan dan Pengawasan Ketat
Untuk mengatasi krisis yang semakin kompleks, Bangladesh mencari pinjaman sekitar 2 miliar dolar AS dari lembaga donor multilateral.
Di sisi lain, pemerintah sudah lebih dulu menerapkan pembatasan pembelian bahan bakar dan menghentikan produksi di sebagian besar pabrik pupuk.
Pengawasan di lapangan juga diperketat. Aparat kepolisian dikerahkan untuk berjaga di stasiun pengisian bahan bakar yang sempat dipadati masyarakat.
Seorang juru bicara Divisi Bahan Bakar dan Energi mengungkapkan bahwa pemerintah telah melakukan sekitar 5.000 razia. Dalam operasi tersebut, petugas berhasil menyita sekitar 400.000 liter bahan bakar ilegal dalam periode 3 Maret hingga 1 April.
Strategi Bertahan di Tengah Ketidakpastian Energi
Dengan berbagai kebijakan ini, Bangladesh berupaya menekan dampak krisis energi global sekaligus menjaga stabilitas dalam negeri. Pemerintah berharap langkah penghematan ini dapat membantu negara bertahan hingga kondisi pasokan energi kembali normal.