finnews.id – Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas dengan menangguhkan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pondok Kelapa 2, Duren Sawit, Jakarta Timur. Keputusan ini muncul setelah dugaan keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menimpa 72 siswa.
Selain kasus tersebut, BGN juga menemukan sejumlah pelanggaran terhadap standar operasional yang berlaku di fasilitas tersebut.
Dapur dan IPAL Tidak Penuhi Standar
Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, menjelaskan bahwa kondisi fasilitas menjadi alasan utama penghentian operasional.
“Selain itu, SPPG Pondok Kelapa kami suspend (hentikan sementara) untuk waktu yang tidak terbatas, karena kondisi dapur, termasuk tata letak dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang masih belum memenuhi standar,” ujar dia.
Temuan ini memperkuat keputusan BGN untuk menghentikan aktivitas layanan hingga waktu yang belum ditentukan.
BGN Tanggung Biaya Pengobatan Siswa
Di tengah situasi ini, BGN memastikan tanggung jawab penuh terhadap para korban. Seluruh siswa yang terdampak kini mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) Duren Sawit, Jakarta Timur.
“Kami menyampaikan permohonan maaf atas kejadian ini. BGN juga akan bertanggung jawab terhadap seluruh biaya pengobatan di rumah sakit,” ucap Nanik.
Langkah ini diambil untuk memastikan seluruh siswa mendapatkan penanganan medis yang optimal tanpa kendala biaya.
Pemprov DKI Percepat Penanganan dan Koordinasi
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, turun langsung meninjau kondisi korban di RSKD Duren Sawit. Ia menegaskan bahwa pembiayaan pasien yang terdaftar dalam BPJS Kesehatan akan ditanggung hingga proses pemulihan selesai.
Selain itu, koordinasi lintas instansi berjalan cepat antara BGN, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta dinas terkait.
“Jadi, penanganan dan koordinasi berjalan cepat antara BGN, Pemerintah DKI Jakarta dan juga dengan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan tentunya beberapa rumah sakit terkait,” ucapnya.
Hasil Laboratorium Masih Ditunggu
Saat ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium terhadap makanan MBG. Hasil tersebut akan menjadi dasar untuk menentukan penyebab pasti insiden ini.
Pemerintah juga meminta pihak terkait untuk bertanggung jawab secara terbuka setelah hasil resmi keluar.
Fokus Utama: Keselamatan dan Kesehatan Siswa
Pemerintah Kota Jakarta Timur menegaskan bahwa prioritas utama saat ini adalah kondisi kesehatan para siswa. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur, M. Fahmi, menekankan pentingnya penanganan yang tepat.
“Kalau Sudin Pendidikan itu, kami tidak punya kewenangan menyampaikan itu keracunan atau bukan. Yang jelas kami fokus kepada keselamatan anak-anak, terutama terkait kesehatannya,” kata Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur, M. Fahmi.
Ia juga menyebut bahwa pihaknya telah menggelar rapat bersama berbagai pemangku kepentingan, termasuk sektor kesehatan dan pihak pelaksana program MBG.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa kesimpulan terkait penyebab kejadian belum bisa ditentukan.
“Tidak bisa juga kita menyebut ini keracunan kalau datanya belum ada. Yang mengetahui hasilnya hanya laboratorium, jadi kita tunggu saja,” ujar Fahmi.
Harapan Pemulihan Korban
Semua pihak berharap para siswa dan guru yang terdampak dapat segera pulih dan kembali menjalankan aktivitas belajar seperti biasa. Sambil menunggu hasil investigasi, pemerintah terus memastikan setiap korban mendapatkan penanganan terbaik.
