finnews.id – Pemko Medan Dinyatakan Salah Tafsir Surat Edaran, Implikasi Bagi Pelaksanaan Kebijakan
Pemerintah Kota (Pemko) Medan dinyatakan telah melakukan salah tafsir terhadap isi surat edaran yang dikeluarkan oleh instansi terkait, sehingga berdampak pada pelaksanaan kebijakan di tingkat lokal.
Kasus ini muncul setelah pemeriksaan lebih lanjut dilakukan oleh pihak berwenang, yang menemukan bahwa interpretasi yang diambil oleh Pemko Medan tidak sejalan dengan maksud dasar dari surat edaran tersebut.
Latar Belakang Kasus
Seperti dikutip dari instagram @tribratatv_ pada Senin, 23 Februari 2026, Begini tanggapan Aspem Muhammad Sofian, pada Minggu 22 Februari 2026 di kantor Kota Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis, Kecamatan Medan Petisah.
Sofian menjelaskan bahwa surat Edaran Walikota Medan nomor: 500.7.1/1540 Tahun 2026 menjadi salah tafsir di kalangan sejumlah masyarakat Kota Medan.
“Tidak ada larangan untuk berdagang atau berjualan di Kota Medan”, ujar Sofyan.
Pemko Medan mengimplementasikannya dengan menerapkan aturan tambahan yang tidak tercantum dalam teks asli, seperti pembatasan akses bagi sebagian kelompok masyarakat dan penetapan prosedur yang lebih rumit.
Temuan dan Konsekuensi
Setelah evaluasi bersama dengan instansi pembuat surat edaran, dikonfirmasi bahwa terdapat kesalahan dalam interpretasi poin-poin kunci terkait cakupan sasaran dan mekanisme pelaksanaan.
Akibatnya, beberapa langkah kebijakan yang telah dijalankan harus dihentikan sementara dan dilakukan penyesuaian.
Hal ini juga menyebabkan sedikit keterlambatan dalam penyaluran layanan kepada masyarakat serta perluasan koordinasi ulang antara berbagai dinas terkait di Pemko Medan.
Tindak Lanjut yang Dilakukan
Pemko Medan telah mengakui kesalahan tersebut dan segera mengambil langkah korektif, antara lain:
– Melakukan pembinaan ulang bagi pejabat yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan
– Merumuskan panduan operasional baru yang sesuai dengan makna sebenarnya dari surat edaran
– Melakukan komunikasi terbuka kepada masyarakat untuk menjelaskan kondisi terkini dan langkah perbaikan yang akan diambil
Pelajaran yang Dapat Diambil
Kasus ini menjadi pengingat pentingnya melakukan verifikasi dan koordinasi yang jelas antara tingkat pusat/provinsi dengan pemerintah kota sebelum mengimplementasikan kebijakan.
Selain itu, diperlukan pemahaman mendalam terhadap isi surat edaran serta mekanisme konsultasi yang terbuka untuk menghindari kesalahpahaman di masa depan.
