finnews.id – Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) siap menghadapi sidang uji materi KUHP dan KUHAP baru di Mahkamah Konstitusi.
“Kita siap untuk menghadapi itu, pemerintah dan DPR siap,” kata Eddy, sapaan akrabnya, dalam wawancara cegat usai sosialisasi KUHP dan KUHAP baru kepada Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI dan Polri (Pepabri) di Jakarta, Rabu 28 Januari 2025.
Eddy menjelaskan bahwa pemerintah akan memberikan bukti mengenai adanya partisipasi publik dalam penyusunan KUHP-KUHAP baru yang sudah berlaku sejak 2 Januari 2026.
“Kita siap, kita akan siap bagaimana menunjukkan berbagai bukti terkait partisipasi publik, tetapi yang penting bagaimana argumentasi kita, mengapa pasal-pasal itu harus disusun demikian,” ucapnya.
Dalam uji materi KUHP dan KUHAP baru, Eddy membenarkan terdapat 15 perkara dalam uji materi KUHP dan enam perkara pada uji materi KUHAP.
“Betul, ada 15 perkara untuk KUHP dan enam perkara untuk KUHAP,” ujarnya.
Sebelumnya, Eddy Hiariej usai menghadiri pidato pengukuhan Jabatan Guru Besar Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta, Kamis (15/1), mengatakan bahwa pemerintah akan memberikan jawaban pada agenda sidang di MK.
Oleh karena itu, dirinya menghormati proses sidang yang sedang berjalan di MK mengenai uji materi kedua kitab undang-undang tersebut.
“Jadi, bukannya kami tidak mau jawab ke media, tetapi kita menghormati proses yang sedang berjalan,” katanya.
