finnews.id – Perbincangan tentang pencopotan Djoko Priyono dari jabatannya sebagai Direktur Utama PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) kembali mencuat dalam persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Selasa (27 Januari 2026). Isu ini menjadi sorotan media setelah mantan Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, mengemukakan pendapatnya di persidangan terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di Pertamina.
Pencopotan Djoko Priyono
Djoko Priyono diketahui pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) pada periode 2021–2022, sebelum kemudian jabatan itu berakhir pada 15 Maret 2022 berdasarkan keputusan pemegang saham. Pencopotan tersebut juga terjadi bersamaan dengan perubahan susunan direksi di anak perusahaan Pertamina dalam rangka restrukturisasi.
Perubahan struktur itu memang pernah berlangsung di lingkungan Pertamina, termasuk penggantian pejabat di subholding kilang dan petrokimia, yang juga mencakup posisi manajerial seperti Direktur Utama KPI.
Namun, hingga kini belum ada penjelasan publik yang detail dari pihak Pertamina atau pemerintah terkait alasan spesifik pencopotan Djoko Priyono dari jabatan tersebut.
Sorotan di Persidangan oleh Ahok
Dalam sidang tersebut, Ahok menyinggung pencopotan Djoko Priyono sebagai salah satu bagian dari proses pemeriksaan terhadap dugaan korupsi di Pertamina. Ahok mengaku heran dan terpukul atas keputusan pencopotan itu, sebab menurutnya Djoko adalah salah satu sosok yang memiliki kompetensi tinggi dalam mengelola kilang.
“Saya sampai mau menangis setelah mengetahui Djoko dicopot,” ujar Ahok di hadapan majelis hakim, seperti dilaporkan media. Ahok bahkan menyarankan agar jaksa mempertimbangkan pemeriksaan lebih lanjut, termasuk terhadap pihak yang berwenang menetapkan keputusan pencopotan, hingga level Kementerian BUMN dan Presiden jika diperlukan.
Dalam kesaksiannya, Ahok juga memuji Djoko Priyono sebagai “orang kilang” yang memahami persoalan teknis dan merupakan pemimpin yang berkomitmen memperbaiki kualitas tata kelola kilang dan produksi dalam negeri.
